Pengusutan Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Periksa Lagi Mantan Bendum Amphuri

Kamis, 25 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Eks Bendum Amphuri Muhammad Tauhid menjawab wartawan di depan gedung KPK Kuningan, Jakarta. Kamis (25/9/2025). (Jennus)

Eks Bendum Amphuri Muhammad Tauhid menjawab wartawan di depan gedung KPK Kuningan, Jakarta. Kamis (25/9/2025). (Jennus)

“Pemeriksaan atas nama TH, mantan Bendahara Umum Amphuri,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Kamis (25/9/2025). Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, serupa dengan pemanggilan sebelumnya pada 19 September lalu. Berdasarkan catatan KPK, Tauhid tiba di gedung lembaga antirasuah itu pukul 09.42 WIB.

KPK telah menaikkan status perkara ke tahap penyidikan sejak 9 Agustus 2025, usai meminta keterangan dari mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Dari hasil penyelidikan awal, KPK bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperkirakan potensi kerugian negara dalam kasus kuota haji ini mencapai lebih dari Rp 1 triliun. Tiga orang dicegah bepergian ke luar negeri, termasuk Yaqut.

Lembaga antikorupsi menduga kasus ini melibatkan 13 asosiasi dan sekitar 400 biro perjalanan haji. Sementara itu, Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI juga menemukan adanya kejanggalan dalam pembagian kuota tambahan sebanyak 20.000 yang diberikan Pemerintah Arab Saudi pada musim haji 2024.

Kuota tambahan tersebut dibagi rata, 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Namun, mekanisme ini dinilai bertentangan dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur alokasi kuota haji khusus hanya sebesar 8 persen, sedangkan 92 persen untuk haji reguler. (ihd)

Berita Terkait

Kerusakan Gunung Sibayak, Ari Gusti Minta Pelaku Aktivitas Trail Diperiksa
KPK Telusuri Aliran Uang untuk Pengondisian Audit BPK di Klaten dan Pemalang
Tersangka Korupsi ATR/BPN Klaim Setor Rp70 Miliar untuk Muktamar NU
KMP Minta Kejelasan Penanganan Dugaan Korupsi DBHP Purwakarta 2016–2025
Dua Bupati Divonis Lima Tahun Penjara Karena Korupsi di Hari yang Sama
Jokowi Tunjukkan Ijazah SD hingga Sarjana di Ruang Sidang, Roy Suryo Menyaksikan
Jokowi Hadir di PN Jakarta Timur, Mengaku Bawa Dokumen Ijazah Asli
Prabowo Berhentikan Listyo Sigit dari KSP, Tunjuk Ariyo Windutomo sebagai Plt

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 22:08 WIB

Kerusakan Gunung Sibayak, Ari Gusti Minta Pelaku Aktivitas Trail Diperiksa

Kamis, 19 November 2026 - 10:46 WIB

KPK Telusuri Aliran Uang untuk Pengondisian Audit BPK di Klaten dan Pemalang

Rabu, 18 November 2026 - 09:24 WIB

Tersangka Korupsi ATR/BPN Klaim Setor Rp70 Miliar untuk Muktamar NU

Selasa, 17 November 2026 - 13:25 WIB

KMP Minta Kejelasan Penanganan Dugaan Korupsi DBHP Purwakarta 2016–2025

Selasa, 10 November 2026 - 18:14 WIB

Dua Bupati Divonis Lima Tahun Penjara Karena Korupsi di Hari yang Sama

Berita Terbaru