JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta JAKARTA — Arus disinformasi di media sosial kembali menyeret nama Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam isu kekerasan seksual. Sejumlah konten hoaks beredar dengan framing tertentu yang dinilai bertujuan menyerang pribadi sekaligus kebijakan kementerian.
Menanggapi hal tersebut, Nasaruddin menegaskan sikap tegasnya: tidak ada ruang toleransi bagi segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dan pelecehan seksual, baik fisik maupun verbal. Ia menekankan bahwa posisi tersebut tidak hanya sebagai pejabat publik, tetapi juga sebagai komitmen moral sebagai manusia.
“Sikap saya jelas. Tidak ada toleransi untuk tindak kekerasan seksual. Saya tidak pernah menoleransi tindakan yang mencederai martabat kemanusiaan,” ujar Nasaruddin di Jakarta, Rabu (6/5/2026).
Menurut dia, lembaga pendidikan—terutama pendidikan keagamaan—harus menjadi ruang aman bagi peserta didik. Lingkungan pendidikan dituntut menghadirkan rasa aman, perlindungan, dan keteladanan nilai-nilai moral.
“Lembaga pendidikan agama harus menjadi tempat paling aman bagi anak-anak untuk belajar, sekaligus menjadi cermin masyarakat yang ideal,” katanya.
Kementerian Agama, lanjut Nasaruddin, telah memperkuat regulasi serta mekanisme pembinaan di satuan pendidikan keagamaan. Salah satu langkah konkret adalah pembentukan sistem pengawasan terpadu yang melibatkan pimpinan pondok pesantren untuk mencegah berbagai bentuk penyimpangan.
Ia menyebutkan, pembinaan terhadap pondok pesantren kini menjadi perhatian khusus, dengan penguatan koordinasi antarpengelola guna memastikan aktivitas pendidikan berjalan sesuai prinsip perlindungan peserta didik.
Di tengah maraknya hoaks, Nasaruddin mengajak masyarakat untuk lebih cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi. Literasi digital dinilai menjadi kunci untuk meredam disinformasi yang berpotensi memecah belah.
“Mari menjadi pemutus rantai hoaks dengan saring sebelum berbagi. Kecerdasan bermedia sosial adalah bagian dari upaya menjaga harmoni sosial,” ujarnya. (ihd)
