Bukti Matang, KPK Tahan Tersangka Baru Kasus Kuota Haji

Senin, 1 Juni 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersiap menahan dua tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji Indonesia periode 2023-2024. Langkah tersebut diperkirakan dilakukan dalam waktu dekat setelah penyidik menuntaskan pengumpulan dan penguatan alat bukti.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan dua tersangka yang akan segera ditahan ialah Direktur Operasional Maktour, Ismail Adham, dan mantan Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri), Asrul Aziz Taba.

“Dalam waktu dekat, ditunggu saja,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (1/6/2026).

Menurut dia, informasi yang diperoleh dari Direktorat Penyidikan menunjukkan penahanan keduanya kemungkinan dilakukan pada pekan ini atau pekan depan. Meski demikian, penyidik masih menyelesaikan sejumlah tahapan untuk memastikan kecukupan alat bukti sebelum menerapkan upaya paksa.

Asep menjelaskan, kehati-hatian diperlukan karena masa penahanan memiliki batas waktu yang ditentukan undang-undang. Karena itu, penyidik memilih menuntaskan pengumpulan bukti terlebih dahulu agar proses hukum berjalan lebih kuat dan efektif.

“Setelah seluruh alat bukti dinilai lengkap, barulah dilakukan penahanan,” katanya.

Kasus dugaan korupsi kuota haji ini mulai disidik KPK sejak 9 Agustus 2025. Perkara tersebut kemudian berkembang dengan penetapan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz, sebagai tersangka pada Januari 2026.

Perkembangan penyidikan semakin menguat setelah KPK menerima hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan yang menyebut potensi kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp622 miliar. Sejumlah langkah penahanan kemudian dilakukan terhadap para tersangka yang lebih dahulu ditetapkan.

Pada akhir Maret 2026, KPK kembali memperluas penyidikan dengan menetapkan Ismail Adham dan Asrul Aziz Taba sebagai tersangka baru. Penahanan keduanya dipandang menjadi tahap lanjutan dalam upaya mengungkap dugaan penyimpangan pengelolaan kuota haji yang disebut merugikan keuangan negara dalam jumlah besar.

Dengan rencana penahanan dua tersangka baru tersebut, penyidikan kasus kuota haji 2023-2024 memasuki babak penting untuk menuntaskan rangkaian dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pihak, baik dari unsur penyelenggara perjalanan haji maupun pejabat yang terkait dalam pengelolaan kuota keberangkatan jamaah. (ihd)

Berita Terkait

Kerusakan Gunung Sibayak, Ari Gusti Minta Pelaku Aktivitas Trail Diperiksa
KPK Telusuri Aliran Uang untuk Pengondisian Audit BPK di Klaten dan Pemalang
Tersangka Korupsi ATR/BPN Klaim Setor Rp70 Miliar untuk Muktamar NU
KMP Minta Kejelasan Penanganan Dugaan Korupsi DBHP Purwakarta 2016–2025
Dua Bupati Divonis Lima Tahun Penjara Karena Korupsi di Hari yang Sama
Jokowi Tunjukkan Ijazah SD hingga Sarjana di Ruang Sidang, Roy Suryo Menyaksikan
Jokowi Hadir di PN Jakarta Timur, Mengaku Bawa Dokumen Ijazah Asli
Prabowo Berhentikan Listyo Sigit dari KSP, Tunjuk Ariyo Windutomo sebagai Plt

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 22:08 WIB

Kerusakan Gunung Sibayak, Ari Gusti Minta Pelaku Aktivitas Trail Diperiksa

Kamis, 19 November 2026 - 10:46 WIB

KPK Telusuri Aliran Uang untuk Pengondisian Audit BPK di Klaten dan Pemalang

Rabu, 18 November 2026 - 09:24 WIB

Tersangka Korupsi ATR/BPN Klaim Setor Rp70 Miliar untuk Muktamar NU

Selasa, 17 November 2026 - 13:25 WIB

KMP Minta Kejelasan Penanganan Dugaan Korupsi DBHP Purwakarta 2016–2025

Selasa, 10 November 2026 - 18:14 WIB

Dua Bupati Divonis Lima Tahun Penjara Karena Korupsi di Hari yang Sama

Berita Terbaru