JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri fasilitas yang diterima jemaah haji khusus tambahan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023–2024.
Penelusuran ini menjadi bagian dari upaya membongkar dugaan penyimpangan dalam alokasi kuota tambahan haji.
“Fasilitas yang didapatkan calon jemaah di PIHK (penyelenggara ibadah haji khusus) satu dan PIHK lainnya itu kan berbeda-beda. Nah, itu didalami,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Menurut Budi, perbedaan fasilitas antarlembaga penyelenggara bisa menjadi pintu masuk untuk menelusuri potensi praktik tidak wajar dalam pembiayaan ibadah haji.
“Kami akan elaborasi juga dengan teman-teman di BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang sedang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara,” ujarnya.
KPK masih menunggu hasil resmi perhitungan kerugian dari BPK. Dalam temuan awal, nilai kerugian negara diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Pada tahap penyidikan, KPK juga mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
KPK memulai penyidikan kasus ini pada 9 Agustus 2025, dua hari setelah meminta keterangan Yaqut dalam tahap penyelidikan. Kasus ini diduga melibatkan 13 asosiasi dan sekitar 400 biro perjalanan haji yang berperan dalam pengelolaan kuota tambahan.
Di sisi lain, Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI juga menemukan sejumlah kejanggalan dalam pembagian kuota tambahan ibadah haji 2024. Dari tambahan 20.000 kuota yang diberikan Pemerintah Arab Saudi, Kemenag membagi masing-masing 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.
Pembagian tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang menetapkan porsi haji khusus hanya delapan persen dari total kuota nasional, sedangkan haji reguler mencapai 92 persen.
Langkah KPK dan temuan Pansus DPR memperlihatkan semakin kuatnya indikasi adanya penyimpangan dalam pengelolaan kuota tambahan haji 2024—baik dari sisi kebijakan maupun pelaksanaannya di lapangan. (ihd)
