JENDELANUSANTARA.COM, Yogyakarta— Pemerintah mulai mengarahkan pembangunan kawasan permukiman vertikal di sejumlah kota padat penduduk, termasuk Yogyakarta. Kawasan Taman Keselamatan Lalu Lintas di Kelurahan Giwangan, Kemantren Umbulharjo, dinilai berpotensi menjadi lokasi pengembangan hunian vertikal yang terjangkau di tengah kota.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, konsep hunian vertikal menjadi salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan lahan di Pulau Jawa yang tingkat kepadatan penduduknya terus meningkat.
“Nanti akan saya laporkan supaya bisa menjadi salah satu kawasan terpilih untuk penyediaan rumah vertikal di perkotaan yang murah,” ujar Fahri seusai meninjau kawasan Taman Keselamatan Lalu Lintas di Giwangan, Jumat.
Menurut Fahri, kawasan tersebut dinilai strategis karena berdiri di atas tanah negara, baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun BUMN. Kondisi itu memungkinkan biaya pengadaan lahan ditekan melalui dukungan subsidi negara sehingga harga hunian dapat lebih terjangkau bagi masyarakat.
Pembangunan hunian vertikal di tengah kota, lanjut dia, diharapkan mampu menekan biaya hidup warga sekaligus menjaga kualitas lingkungan permukiman. Meski demikian, pemerintah menegaskan standar hunian layak tetap menjadi perhatian utama sesuai indikator Sustainable Development Goals (SDGs).
Fahri menyebut sekitar 60 persen penduduk Indonesia saat ini tinggal di Pulau Jawa. Tingginya kepadatan penduduk, ditambah semakin berkurangnya lahan pertanian, membuat pola permukiman perlu diarahkan ke konsep yang lebih efisien.
“Pulau Jawa sudah sangat padat. Sawah mulai habis, maka pola tinggal harus mulai dikonsolidasikan secara vertikal yang lebih efisien dan nyaman,” katanya.
Pemerintah, menurut dia, kini tengah mencari lokasi-lokasi strategis di pusat kota untuk pengembangan kawasan hunian baru. Langkah itu dilakukan agar masyarakat tidak harus berpindah terlalu jauh ke wilayah pinggiran.
Jika perpindahan penduduk terlalu jauh dari pusat aktivitas kota, kata Fahri, kondisi itu berpotensi memicu urban sprawl atau perluasan kota yang tidak terkendali. Akibatnya, masyarakat justru menghadapi keterbatasan akses terhadap sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya.
“Pemerintah mencari wilayah-wilayah baru, tetapi syaratnya di tengah kota supaya kehidupan masyarakat tidak berpindah terlalu jauh,” ujar Fahri. (ihd)
