JENDELANUSANTARA.COM, Klaten — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan aparat penegak hukum menindak tegas praktik curang pengoplosan beras yang diduga merugikan negara hingga Rp100 triliun per tahun. Praktik ini dinilai sebagai bentuk sabotase ekonomi yang menyengsarakan rakyat dan menggerus kemampuan negara membiayai sektor-sektor vital, seperti pendidikan.
Perintah tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam peluncuran program 80.000 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025). Di hadapan masyarakat, Presiden menegaskan bahwa pengoplosan beras merupakan tindak pidana yang harus diusut dan ditindak tegas.
“Beras biasa dibungkus, dikasih stempel beras premium lalu dijual di atas harga eceran tertinggi. Ini penipuan, ini pidana. Saya minta Jaksa Agung dan Kapolri usut dan tindak,” ujar Presiden.
Presiden meyakini Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo setia kepada rakyat dan negara, serta akan berdiri membela kebenaran dan keadilan.
Dalam pernyataannya, Prabowo menyebut praktik pengoplosan beras menyebabkan kerugian negara yang sangat besar, bahkan bisa mencapai Rp 100 triliun per tahun. Kerugian itu berdampak langsung pada keterbatasan anggaran di sektor pendidikan.
“Anggaran perbaikan sekolah sekarang hanya cukup untuk 11.000 sekolah, yakni sekitar Rp19 triliun. Namun jika kebocoran Rp100 triliun bisa dihentikan, lebih dari 100.000 sekolah dapat diperbaiki tiap tahun,” katanya.
Presiden menilai praktik curang seperti ini bukan hal baru dan cenderung berulang. Ia membandingkannya dengan modus pengurangan volume dalam distribusi minyak goreng beberapa waktu lalu.
Satgas Pangan Polri telah menyatakan menindaklanjuti laporan Kementerian Pertanian terkait 212 merek beras yang diduga tidak sesuai standar mutu dan label. Sejauh ini, 10 produsen beras nakal telah diperiksa, dan langkah penyelidikan masih terus berlangsung.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, penindakan ini dilakukan pada saat stok beras nasional mencukupi, yakni mencapai 4,2 juta ton, sehingga tidak menimbulkan gejolak pasokan di pasar.
“Ini momentum yang tepat untuk membersihkan distribusi pangan dari praktik curang. Kita ingin melindungi konsumen, terutama masyarakat kecil,” ujar Amran.
Presiden menegaskan, negara tidak boleh diam terhadap praktik yang merugikan rakyat dan memperkaya segelintir kelompok dengan cara yang tidak sah. Ia mengajak semua pejabat negara menggunakan sisa waktu dan kewenangan yang ada untuk berpihak pada keadilan dan rakyat. (ihd)
