Plt. Sekjen Kemendagri: ASN Harus Melayani Masyarakat dan Menghasilkan Output yang Dirasakan

Kamis, 6 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JENDELANUSANTARA.COM – Jakarta, Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) adalah pelayan bagi masyarakat. Ia menekankan, ASN di bidang apa pun harus menghasilkan output yang dirasakan oleh masyarakat.

“Bagi teman-teman yang bertugas untuk melayani, juga harus melihat perasaan, berempati kepada orang yang dilayani,” ucap Tomsi pada acara Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Kemendagri di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Tomsi berharap para pegawai yang dilantik dapat membawa perubahan positif pada birokrasi dan unit kerja masing-masing. ASN Kemendagri harus mengedepankan kemandirian, profesionalisme, dan kolaborasi untuk mendukung lahirnya berbagai kreativitas dan terobosan di berbagai bidang.

Selain itu, Tomsi menekankan bahwa pegawai yang dilantik harus bertanggung jawab di tempat tugas yang baru. Tugas yang diberikan harus dikerjakan dengan baik dan tuntas. “Yakinlah kalau kita berusaha yang terbaik maka hasilnya akan yang terbaik,” tandas Tomsi.

Dalam kesempatan itu, Tomsi melantik satu pejabat pimpinan tinggi pratama sebagai Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), dua pejabat administrator di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), enam pejabat pengawas di lingkungan Setjen dan BSKDN, serta dua pejabat fungsional yang bertugas di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Setjen.(Wan)

Sumber: Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Realisasi Tambahan TKD Rp144,67 Miliar di Solok Jadi Fokus Pengawalan Satgas PRR
Mendagri Tito Karnavian: Pencegahan Korupsi di Daerah Harus Bertumpu pada Sistem dan Integritas
Wiyagus: DPRD Harus Kawal APBD Berbasis Kinerja dan Hasil yang Terukur
Rapat Komisi II DPR, Mendagri Ungkap Efisiensi Tak Hambat Kinerja Anggaran Kemendagri
Forum BSKDN Bahas Penguatan Peran Pemda, Bekasi Prioritaskan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Kuasa Hukum Desak Bareskrim Gelar Perkara Khusus Kasus Wakaf Masjid yang Libatkan Lansia
Indonesia Akan Gelar Pertemuan Imam Besar Dunia Bulan Depan
Penegakan Hukum Tak Hanya Soal Aturan, tetapi Juga Nilai Kemanusiaan

Berita Terkait

Kamis, 16 Juli 2026 - 20:41 WIB

Realisasi Tambahan TKD Rp144,67 Miliar di Solok Jadi Fokus Pengawalan Satgas PRR

Kamis, 16 Juli 2026 - 20:35 WIB

Mendagri Tito Karnavian: Pencegahan Korupsi di Daerah Harus Bertumpu pada Sistem dan Integritas

Kamis, 16 Juli 2026 - 20:31 WIB

Wiyagus: DPRD Harus Kawal APBD Berbasis Kinerja dan Hasil yang Terukur

Kamis, 16 Juli 2026 - 20:25 WIB

Rapat Komisi II DPR, Mendagri Ungkap Efisiensi Tak Hambat Kinerja Anggaran Kemendagri

Kamis, 16 Juli 2026 - 18:00 WIB

Forum BSKDN Bahas Penguatan Peran Pemda, Bekasi Prioritaskan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Berita Terbaru