KPK Panggil Pemilik Agensi Iklan Terkait Korupsi Proyek Promosi Bank BJB

Rabu, 30 Juli 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (net)

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (net)

JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan korupsi dalam proyek pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) periode 2021–2023. Pada Rabu (30/7/2025), penyidik memanggil pemilik PT Maxima Integrasi Prima (MIP), HDK, untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara tersebut.

“Pemeriksaan dilakukan terhadap HDK selaku wiraswasta sekaligus pemilik PT Maxima Integrasi Prima,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Sehari sebelumnya, pada Selasa (29/7/2025), penyidik juga memanggil Sonny Permana, Group Head Humas Divisi Corporate Secretary Bank BJB Pusat periode 2016–2023, yang juga menjabat sebagai pimpinan Kantor Cabang Bank BJB Denpasar, Bali.

Pemeriksaan saksi-saksi ini merupakan bagian dari penyidikan kasus yang telah menetapkan lima tersangka sejak 13 Maret 2025. Mereka adalah Yuddy Renaldi (YR), Direktur Utama Bank BJB, Widi Hartoto (WH), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank BJB,bIkin Asikin Dulmanan (IAD), pengendali agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi MandiriSuhendrik (SUH), pengendali agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress, dan Sophan Jaya Kusuma (SJK), pengendali agensi Cipta Karya Sukses Bersama.

KPK menduga terdapat rekayasa dalam proses pengadaan jasa promosi dan periklanan oleh Bank BJB dengan melibatkan sejumlah agensi periklanan yang dikendalikan oleh para tersangka. Akibat praktik tersebut, negara diperkirakan mengalami kerugian hingga Rp222 miliar.

Penyidikan kasus ini masih terus berkembang. KPK membuka peluang untuk menjerat pihak-pihak lain apabila ditemukan bukti keterlibatan dalam proses pengadaan maupun pengaliran dana yang tidak sah. (ihd)

Berita Terkait

Bocah Empat Tahun Tewas Setelah Empat Jam Terjebak di Lubang Proyek Manggarai
Konfrontasi Kasus Kopi DP, Pelapor Soroti Upaya Pengalihan Sengketa ke Ranah Perdata
KPK Mencium Aliran Fee Proyek Kereta Api hingga ke Luar DJKA Kemenhub
KPK Temukan Dugaan Intervensi Audit BPK untuk Ubah Opini Muara Enim
DPR Sebut Serangan terhadap Polisi yang Bertugas di Jambi Ancam Supremasi Hukum
Didakwa Terima Suap Rp4,85 Miliar, Ketua Ombudsman Mengaku Stroke Mata
Diduga Rugikan Jamaah Haji, Dua Perempuan Dilaporkan ke Polda Banten
KPK Angkut Immanuel Ebenezer dan 10 Terpidana Lain Pemerasan Sertifikat K3 ke Lapas Sukamiskin

Berita Terkait

Minggu, 28 Juni 2026 - 22:59 WIB

Bocah Empat Tahun Tewas Setelah Empat Jam Terjebak di Lubang Proyek Manggarai

Sabtu, 27 Juni 2026 - 10:05 WIB

Konfrontasi Kasus Kopi DP, Pelapor Soroti Upaya Pengalihan Sengketa ke Ranah Perdata

Jumat, 26 Juni 2026 - 16:42 WIB

KPK Mencium Aliran Fee Proyek Kereta Api hingga ke Luar DJKA Kemenhub

Kamis, 25 Juni 2026 - 19:25 WIB

KPK Temukan Dugaan Intervensi Audit BPK untuk Ubah Opini Muara Enim

Kamis, 25 Juni 2026 - 17:47 WIB

DPR Sebut Serangan terhadap Polisi yang Bertugas di Jambi Ancam Supremasi Hukum

Berita Terbaru