Kemenham Desak Penghentian Kekerasan di Papua, Ribuan Warga Mengungsi

Kamis, 20 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Kementerian Hak Asasi Manusia Munafrizal Manan (kedua kiri) saat kunjungan kerja di Lanny Jaya, Papua Pegunungan, Jumat (14/11/2025). (Kemenham)

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Kementerian Hak Asasi Manusia Munafrizal Manan (kedua kiri) saat kunjungan kerja di Lanny Jaya, Papua Pegunungan, Jumat (14/11/2025). (Kemenham)

JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta — Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) menyerukan penghentian segera spiral kekerasan di Papua setelah operasi militer di Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan, memicu gelombang pengungsian massal. Ribuan warga dilaporkan meninggalkan rumah mereka dan dua orang masih dinyatakan hilang.

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kemenham, Munafrizal Manan, di Jakarta, Kamis, menegaskan bahwa kekerasan bersenjata yang terus berulang hanya memperdalam lingkaran konflik tanpa menyelesaikan akar persoalan. Dampaknya, warga sipil kembali menjadi kelompok paling rentan.

“Kekerasan bersenjata sering menimbulkan gelombang pengungsi dari warga sipil tak bersenjata. Mereka selalu menjadi korban dari konflik tersebut,” ujarnya.

Akses Dasar Minim di Kamp Pengungsian

Manan yang meninjau langsung Lanny Jaya pada Jumat (14/11) menyebut kondisi pengungsian memprihatinkan. Warga yang mengungsi dikabarkan kesulitan memperoleh kebutuhan dasar, mulai dari makanan, air bersih, layanan kesehatan, hingga tempat tinggal yang layak.

Ia menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar merupakan hak asasi yang tidak dapat ditawar. Karena itu, Kemenham meminta Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya, serta Kementerian Sosial segera mengambil langkah cepat dan terkoordinasi.

Dorong Pendekatan Dialog

Selain penanganan darurat, Kemenham mendorong pemerintah dan seluruh pihak terkait untuk mengembalikan situasi keamanan agar warga dapat kembali pulang dengan aman.

“Kementerian HAM RI akan terus memantau situasi dan mendorong koordinasi antar kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk memastikan penanganan yang tepat,” kata Manan.

Ia berharap kekerasan tidak kembali terulang dan meminta negara mengedepankan penyelesaian konflik berbasis dialog dan pendekatan kemanusiaan. Menurut dia, pola operasi bersenjata terbukti hanya melahirkan siklus baru kekerasan dan pengungsian.

“Pendekatan kekerasan harus diganti dengan dialog dan kemanusiaan sebagai jalan resolusi konflik,” ujarnya. (ihd)

Berita Terkait

Satgas PKH Sisir Kerusakan Hutan di Sumatera, Pemicu Bencana Banjir Diusut
Menhut Cabut 20 Izin PBPH, Termasuk Wilayah Banjir di Sumatera
Kuasa Hukum Nilai Ada Kriminalisasi  Terstruktur: Lany Mariska Tempuh Jalur Pengawasan hingga DPR
Jejak Dewi Astutik dan Bayang-bayang Nigeria di Bisnis Narkoba Kamboja
Jenazah Alvaro Pulang ke Rumah, Penutup Duka Penculikan dan Pembunuhan
Bea Cukai Diancam Dibekukan, Dirjen Janji Perbarui dari Hulu ke Hilir
Ridwan Kamil Lega Setelah Enam Jam Berikan Klarifikasi kepada KPK
KPK Urai Peran Yaqut dan Pemilik Maktour dalam Pembagian Kuota Tambahan 20.000 Haji
Tag :

Berita Terkait

Jumat, 5 Desember 2025 - 17:26 WIB

Satgas PKH Sisir Kerusakan Hutan di Sumatera, Pemicu Bencana Banjir Diusut

Jumat, 5 Desember 2025 - 13:36 WIB

Menhut Cabut 20 Izin PBPH, Termasuk Wilayah Banjir di Sumatera

Kamis, 4 Desember 2025 - 15:57 WIB

Jejak Dewi Astutik dan Bayang-bayang Nigeria di Bisnis Narkoba Kamboja

Kamis, 4 Desember 2025 - 09:17 WIB

Jenazah Alvaro Pulang ke Rumah, Penutup Duka Penculikan dan Pembunuhan

Rabu, 3 Desember 2025 - 13:46 WIB

Bea Cukai Diancam Dibekukan, Dirjen Janji Perbarui dari Hulu ke Hilir

Berita Terbaru