Distribusi Bantuan Tersendat, Pemerintah Diminta Libatkan Pengusaha Lokal di Daerah Terdampak

Jumat, 5 Desember 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JENDELANUSANTARA.COM, Medan – Belum sepenuhnya korban banjir bandang dan longsor mendapatkan bantuan pemerintah karena akses yang masih tertutup. Oleh karena itu, pemerintah diminta menggandeng pengusaha lokal untuk proses distribusi bantuan.

Sekretaris PD II Generasi Muda KB FKPPI Sumatera Utara, Thamrin Samosir, meyakini kebijakan itu akan mempercepat proses distribusi bantuan. Sebab, pengusaha lokal akan lebih mudah menjangkau korban bencana.

“Kita tau bersama, bahwa saat ini penyaluran bantuan logistik terhambat sejumlah jalur yang masih tertutup. Sehingga, alangkah hematnya bila penyaluran logistik ke daerah terdampak melibatkan pengusaha grosir di daerah tersebut,” katanya, Jumat (5/12/2025).

Menurutnya, perangkat di daerah seperti camat, lurah ataupun kepala desa bisa diminta untuk berkomunikasi dengan pengusaha grosir bahan pokok. Selain itu, kebijakan tersebut diyakininya akan mengurangi potensi peristiwa penjarahan seperti yang terjadi beberapa waktu lalu.

“Jadi, logistik tersebut diambil langsung dari pengusaha grosir di sekitar lokasi terdampak. Kita yakini masih ada beberapa toko atau grosir yang masih memiliki kebutuhan pangan bagi Masyarakat. Dan karena sifatnya untuk bantuan sosial, pengusaha lokal juga harus memberikan harga yang wajar,” imbuh Thamrin yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPD KNPI Sumatera Utara itu.

Dicontohkan Thamrin, di daerah Sorkam, Tapteng, daerah tersebut belum tersentuh bantuan logistik dari pemerintah. Sementara,disana ada grosir dan toko yang selamat dari bencana. Tentu kalau ini dilibatkan, akan membantu masyarakat yang terdampak:

Belum lagi, baru-baru ini viral penyaluran logistik yang menggunakan helikopter dan barang-barang yang diberikan jadi rusak.

“Kita meyakini ini akan sangat membantu. Yang terpenting, pemerintah harus transparan. Arahkan camat maupun lurah untuk memesan barang kebutuhan masyarakat melalui grosir dan toko terdekat, lalu pemerintah tinggal membayarnya. Dengan bantuan terdistribusi dengan baik, maka masyarakat tidak akan melakukan penjarahan,” pungkasnya. (*)

Berita Terkait

Gerindra Sumut Gandeng SMSI, Siap Turun Awasi Program Pemerintah di Lapangan
Warga Medan Keluhkan Sulitnya Akses Uang Pecahan Baru di Bank, Penjualan Ilegal Marak
DPD Gerindra Sumut Kembali Gelar Aksi Sosial, Bantu Pekerja Kebersihan dan Keamanan di Medan
Solidaritas Pers: Forwaka Sumut Tebar Kebaikan Ramadhan
Gekira Sumut dan Polda Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Keamanan di Medan
Ketua DPD Sapma PKN Sumut Tegaskan Komitmen Bangun Organisasi Progresif dan Solid
Sapma Pemuda Karya Nasional Sumut Gelar Bakti Sosial Berbagi Takjil di Bulan Suci Ramadan
Disdik Sumut Dahulukan Perbaikan MEP dan Penggantian Lift Demi Keselamatan Pengguna Gedung

Berita Terkait

Rabu, 18 Maret 2026 - 12:34 WIB

Gerindra Sumut Gandeng SMSI, Siap Turun Awasi Program Pemerintah di Lapangan

Selasa, 17 Maret 2026 - 15:11 WIB

Warga Medan Keluhkan Sulitnya Akses Uang Pecahan Baru di Bank, Penjualan Ilegal Marak

Senin, 16 Maret 2026 - 21:01 WIB

DPD Gerindra Sumut Kembali Gelar Aksi Sosial, Bantu Pekerja Kebersihan dan Keamanan di Medan

Rabu, 11 Maret 2026 - 19:28 WIB

Solidaritas Pers: Forwaka Sumut Tebar Kebaikan Ramadhan

Senin, 9 Maret 2026 - 21:03 WIB

Gekira Sumut dan Polda Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Keamanan di Medan

Berita Terbaru