Kejagung Lakukan Pengamanan Tiga Paket Pekerjaan Jalan di IKN

Jumat, 18 September 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kejagung melakukan pendampingan tiga paket pekerjaan infrastruktur jalan ibu kota baru Indonesia 2026–2027 senilai sekitar Rp3,986 triliun. (Humas IKN)

Kejagung melakukan pendampingan tiga paket pekerjaan infrastruktur jalan ibu kota baru Indonesia 2026–2027 senilai sekitar Rp3,986 triliun. (Humas IKN)

JENDELANUSANTARA.COM, Penajam Paser Utara – Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pengamanan pembangunan strategis terhadap tiga paket pekerjaan infrastruktur jalan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun anggaran 2026–2027 senilai sekitar Rp3,986 triliun.

Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan (UKHK) Otorita IKN Agung Dodit Muliawan di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, mengatakan pengamanan tersebut merupakan kelanjutan pendampingan Kejagung terhadap pembangunan IKN.

“Kejagung melakukan pendampingan tiga paket pekerjaan infrastruktur jalan ibu kota baru Indonesia 2026–2027 senilai sekitar Rp3,986 triliun,” katanya.

Tiga paket pekerjaan tersebut meliputi jalan Kompleks Yudikatif, jalan Kompleks Legislatif, serta jalan Kawasan Pendukung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A.

Sejak 2025, Kejagung telah melakukan pendampingan terhadap pembangunan IKN, termasuk tujuh paket proyek peningkatan jalan KIPP 1B–1C Paket A sampai G senilai sekitar Rp3,355 triliun.

Tujuh paket pekerjaan tahun anggaran 2025 tersebut telah rampung 100 persen dan diserahterimakan kepada Otorita IKN.

Agung mengatakan pembangunan jalan, gedung, taman, dan infrastruktur lainnya di IKN bukan sekadar pekerjaan fisik, melainkan bagian dari pembangunan ibu kota baru Indonesia.

Otorita IKN berharap pengamanan pembangunan strategis tersebut dapat memperkuat tata kelola, memberikan kepastian pelaksanaan proyek, serta menjaga komitmen bersama dalam menuntaskan pembangunan IKN.

Tiga paket pekerjaan infrastruktur jalan IKN tahun anggaran 2026–2027 telah melalui serangkaian prosedur, mulai dari telaah hingga pra-Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS), sebelum diterbitkan surat perintah pengamanan.

Pengamanan pembangunan strategis dilakukan agar proyek berjalan sesuai ketentuan, terhindar dari hambatan, serta tetap menjaga integritas pelaksanaan pekerjaan di lapangan. (ihd)

Berita Terkait

Kerusakan Gunung Sibayak, Ari Gusti Minta Pelaku Aktivitas Trail Diperiksa
KPK Telusuri Aliran Uang untuk Pengondisian Audit BPK di Klaten dan Pemalang
Tambang Mengepung Ujung Kulon, Relokasi Badak Jawa Dipertanyakan 
Tersangka Korupsi ATR/BPN Klaim Setor Rp70 Miliar untuk Muktamar NU
KMP Minta Kejelasan Penanganan Dugaan Korupsi DBHP Purwakarta 2016–2025
Kemnaker Perluas Kuota Pelatihan Vokasi bagi Penyandang Disabilitas
UMY Bekali Mahasiswa Literasi Pasar Modal, Ajarkan Cara Memahami Investasi Saham
Dua Emas OWS, Kabupaten Bekasi Awali Dominasi di Porprov Jabar 2026

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 22:08 WIB

Kerusakan Gunung Sibayak, Ari Gusti Minta Pelaku Aktivitas Trail Diperiksa

Kamis, 19 November 2026 - 10:46 WIB

KPK Telusuri Aliran Uang untuk Pengondisian Audit BPK di Klaten dan Pemalang

Kamis, 19 November 2026 - 10:20 WIB

Tambang Mengepung Ujung Kulon, Relokasi Badak Jawa Dipertanyakan 

Rabu, 18 November 2026 - 09:24 WIB

Tersangka Korupsi ATR/BPN Klaim Setor Rp70 Miliar untuk Muktamar NU

Selasa, 17 November 2026 - 13:25 WIB

KMP Minta Kejelasan Penanganan Dugaan Korupsi DBHP Purwakarta 2016–2025

Berita Terbaru