BPSDM Kemendagri Perkuat Otonomi Daerah Melalui Diklat Legal Drafting bagi Aparatur Pemerintah

Rabu, 28 Februari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JENDELANUSANTARA.COM – Jakarta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat otonomi daerah melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) legal drafting bagi aparatur pemerintah.

Sebanyak 32 peserta dari pemerintah daerah se-Indonesia berkesempatan mengikuti Diklat yang dibimbing pengajar ahli dari berbagai unit Kemendagri. Adapun diklat tersebut diselenggarakan di Gedung F Lantai 3 BPSDM Kemendagri, Jakarta, Rabu (28/2/2024).

Sebagai informasi, diklat kali ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Harapannya melalui diklat ini akan dihasilkan Perda dan Perkada yang berkualitas sesuai aspirasi masyarakat dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono menekankan pentingnya otonomi daerah dan pembangunan hukum nasional yang berkesinambungan untuk kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, tujuan lain dari pelaksanaan diklat yaitu untuk memperkuat pemahaman tentang sistem dan hierarki pembentukan undang-undang (UU) sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Acuan ini dibuat demi terciptanya produk hukum yang baik dan berkeadilan.

Sugeng menegaskan, dengan peningkatan pemahaman dan kompetensi ini diharapkan aparatur pemerintah dapat lebih efektif dalam menyusun Perda dan Perkada yang mendukung pemerintahan daerah dan kesejahteraan masyarakat.(Wan)

Sumber: Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Realisasi Tambahan TKD Rp144,67 Miliar di Solok Jadi Fokus Pengawalan Satgas PRR
Mendagri Tito Karnavian: Pencegahan Korupsi di Daerah Harus Bertumpu pada Sistem dan Integritas
Wiyagus: DPRD Harus Kawal APBD Berbasis Kinerja dan Hasil yang Terukur
Rapat Komisi II DPR, Mendagri Ungkap Efisiensi Tak Hambat Kinerja Anggaran Kemendagri
Forum BSKDN Bahas Penguatan Peran Pemda, Bekasi Prioritaskan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Kuasa Hukum Desak Bareskrim Gelar Perkara Khusus Kasus Wakaf Masjid yang Libatkan Lansia
Indonesia Akan Gelar Pertemuan Imam Besar Dunia Bulan Depan
Penegakan Hukum Tak Hanya Soal Aturan, tetapi Juga Nilai Kemanusiaan

Berita Terkait

Kamis, 16 Juli 2026 - 20:41 WIB

Realisasi Tambahan TKD Rp144,67 Miliar di Solok Jadi Fokus Pengawalan Satgas PRR

Kamis, 16 Juli 2026 - 20:35 WIB

Mendagri Tito Karnavian: Pencegahan Korupsi di Daerah Harus Bertumpu pada Sistem dan Integritas

Kamis, 16 Juli 2026 - 20:31 WIB

Wiyagus: DPRD Harus Kawal APBD Berbasis Kinerja dan Hasil yang Terukur

Kamis, 16 Juli 2026 - 20:25 WIB

Rapat Komisi II DPR, Mendagri Ungkap Efisiensi Tak Hambat Kinerja Anggaran Kemendagri

Kamis, 16 Juli 2026 - 18:00 WIB

Forum BSKDN Bahas Penguatan Peran Pemda, Bekasi Prioritaskan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Berita Terbaru