JENDELANUSANTARA.COM, Polemik yang muncul setelah film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita ramai diperbincangkan publik dinilai menjadi refleksi kondisi demokrasi dan kebebasan berekspresi di Indonesia saat ini. Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Fajar Junaedi, menilai polemik tersebut menunjukkan adanya penyempitan ruang kritik di ruang publik.
Menurut Fajar, pembubaran sejumlah pemutaran film di berbagai daerah menjadi gejala kemunduran demokrasi _(democratic backsliding)_. Ia menilai tindakan tersebut tidak dilakukan melalui pelarangan resmi secara terbuka, melainkan lewat intimidasi dan pembubaran paksa.
“Alih-alih membuka ruang diskusi, justru muncul upaya membungkam suara yang mengangkat persoalan eksploitasi tanah adat di Papua,” ujarnya saat diwawancarai pada Kamis (21/05/2026).
Ia menjelaskan bahwa semakin besar upaya pembatasan terhadap film tersebut, semakin tinggi pula rasa ingin tahu publik. Fenomena ini, menurutnya, menunjukkan bahwa film dokumenter masih memiliki kekuatan besar dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap isu sosial dan politik.
Fajar menilai film dokumenter memiliki posisi penting sebagai medium kritik terhadap kekuasaan. Menurutnya, karya audiovisual mampu menghadirkan perspektif alternatif di tengah dominasi narasi pembangunan yang dibangun negara maupun kelompok elite.
“Film dokumenter menjadi medium yang efektif untuk menyampaikan fakta sosial dan lingkungan yang sulit disensor sepenuhnya,” katanya.
Dalam konteks demokrasi, ia menegaskan bahwa karya seni dan film seharusnya memiliki ruang luas untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Kebebasan berekspresi, lanjutnya, merupakan bagian dari hak warga negara yang dijamin konstitusi.
Namun demikian, Fajar melihat kritik sosial maupun politik masih sering dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas. Akibatnya, karya yang mengangkat isu masyarakat adat, lingkungan, maupun kebijakan negara kerap memunculkan polemik sensitif di tengah masyarakat.
Ia juga menyoroti pentingnya membedakan antara kebebasan berekspresi dan tindakan yang mengandung ancaman kekerasan langsung. Menurutnya, pembatasan terhadap karya seni semestinya dilakukan melalui proses hukum yang transparan, bukan tindakan sepihak.
Selain itu, Fajar menyebut media sosial kini memiliki peran besar dalam membentuk opini publik terhadap karya kritik sosial-politik. Di satu sisi, media sosial membuka ruang diskusi yang lebih luas, tetapi di sisi lain juga menjadi arena pertarungan narasi dan propaganda.
Lebih lanjut, ia menekankan perlunya pendidikan literasi media, penguatan institusi demokrasi, budaya debat yang sehat, serta ruang sipil yang terbuka agar masyarakat dapat menyikapi kritik sosial secara lebih dewasa dan konstruktif.
“Demokrasi membutuhkan ruang kritik yang sehat. Film dan karya seni semestinya dipandang sebagai bagian dari diskursus publik, bukan ancaman,” tutupnya. (lsi)
Sumber : Humas Umy
