Sekitar satu tahun lalu, Pramono mulai membiasakan diri menggunakan transportasi umum dalam aktivitas hariannya. Kebiasaan itu kemudian diikuti dengan kebijakan internal di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Aparatur sipil negara (ASN) diarahkan untuk menggunakan angkutan umum setidaknya satu hingga dua kali dalam sepekan—bukan sebagai formalitas, melainkan latihan membangun empati atas sistem yang mereka kelola.
Langkah tersebut menjadi fondasi dari target yang kini dicanangkan Pemprov DKI: meningkatkan penggunaan transportasi umum hingga melampaui 30 persen. Angka itu bukan sekadar statistik, melainkan penanda keberhasilan perubahan budaya bermobilitas di ibu kota.
Di atas kertas, Jakarta telah memiliki jaringan transportasi publik yang relatif terhubung. TransJakarta mencatat tingkat konektivitas mencapai 92 persen dengan berbagai moda lain, mulai dari JakLingko hingga MRT dan LRT. Namun, pemanfaatannya masih berada di kisaran 23,4 persen. Bagi Pramono, jarak antara konektivitas dan pemanfaatan inilah yang harus dijembatani dengan rasa nyaman dan kepercayaan publik.
“Yang kita dorong bukan hanya sistemnya, tetapi kebiasaan orang untuk benar-benar menggunakan angkutan umum secara terus-menerus,” ujar Pramono di Petojo Utara, Jakarta Pusat, Selasa (20/1/2026), seperti dikutip Antara.
Ia menolak pendekatan setengah hati. Warga diharapkan tidak lagi membawa kendaraan pribadi dari rumah sekadar untuk diparkir di stasiun atau terminal, lalu berpindah moda. Menurut Pramono, transportasi umum seharusnya menjadi pilihan utama sejak langkah pertama meninggalkan rumah.
Bagi Pramono, membangun budaya angkutan umum bukan hanya soal mengurai kemacetan, tetapi juga membentuk kesadaran kolektif tentang kota yang lebih manusiawi. Jika penggunaan transportasi umum dapat melampaui 30 persen secara konsisten, ia meyakini dampaknya terhadap kemacetan akan terasa nyata, sekaligus menurunkan beban lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup warga.
Sebagai penguat kebijakan, Pemprov DKI tetap melanjutkan program transportasi umum gratis bagi 15 golongan masyarakat. Mulai dari pegawai dan pensiunan Pemprov DKI, peserta didik penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP), pekerja berupah setara UMP, hingga lanjut usia dan penyandang disabilitas. Insentif ini dirancang bukan hanya untuk meringankan biaya, tetapi untuk menumbuhkan kebiasaan.
Keteladanan, dalam pandangan Pramono, adalah pesan yang paling mudah dipahami warga. Ketika pemimpin dan birokrasi bersedia berada di gerbong yang sama dengan masyarakat, transportasi umum tak lagi dipersepsikan sebagai pilihan kedua. Ia perlahan berubah menjadi ruang bersama—tempat kota belajar bergerak dengan cara yang lebih adil dan berkelanjutan. (ihd)
