JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta — Pemerintah menyiapkan skema pembatasan pembelian BBM bersubsidi Pertalite secara bertahap dengan menyasar masyarakat berpenghasilan tinggi. Kebijakan ini diharapkan membuat subsidi energi lebih tepat sasaran sekaligus menjaga ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah fluktuasi harga minyak dunia.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah tengah mematangkan sistem pengendalian subsidi bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Menurut dia, infrastruktur digital yang dimiliki PT Pertamina dinilai memadai untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut.
“Kami membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk kelompok atas,” ujar Purbaya seusai menerima kunjungan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Skema yang dikaji adalah melarang masyarakat yang berada pada desil 9 dan 10 – kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi – membeli Pertalite. Mereka nantinya diarahkan menggunakan BBM nonsubsidi.
Purbaya menegaskan, kebijakan itu tidak akan diterapkan sekaligus. Pemerintah memilih pendekatan bertahap agar penyesuaian berjalan mulus setelah seluruh sistem siap dioperasikan.
“Sedang kami pelajari sistemnya. Harapannya, beberapa bulan kemudian subsidi bisa dikurangi secara bertahap,” katanya.
Menurut Purbaya, kehati-hatian diperlukan karena harga minyak dunia masih bergerak tidak menentu. Karena itu, pengendalian subsidi menjadi salah satu instrumen untuk menjaga ruang fiskal hingga akhir tahun.
Selain membahas subsidi BBM, pertemuan kedua menteri juga menitikberatkan pada upaya mengamankan APBN. Purbaya mengingatkan, sektor ESDM merupakan penyumbang terbesar penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sehingga koordinasi antarkementerian menjadi penting dalam menjaga stabilitas fiskal.
“Kami harus terus waspada dan memastikan APBN tetap aman sampai akhir tahun,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menilai pola penyaluran subsidi energi selama ini masih menyisakan persoalan ketepatan sasaran. Menurut dia, tidak sedikit masyarakat yang tergolong mampu masih menikmati BBM bersubsidi.
“Yang kami bahas adalah pola subsidi BBM agar benar-benar tepat sasaran,” kata Bahlil.
Ia menambahkan, pemerintah sedang merancang sistem penyaluran subsidi yang lebih akurat karena setiap tahun negara mengalokasikan ratusan triliun rupiah untuk subsidi energi. Dengan penargetan yang lebih baik, manfaat subsidi diharapkan lebih banyak dinikmati masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (ihd)
