KPK Telusuri Aliran Dana Korupsi Kuota Haji, Terbuka Pemanggilan Ketua Umum PBNU

Senin, 15 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf. (Antara)

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf. (Antara)

“Kebutuhan pemeriksaan kepada siapa, nanti kami akan melihat ya dalam proses penyidikannya,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Sejauh ini, KPK telah memeriksa sejumlah saksi, melakukan penggeledahan di beberapa lokasi, serta menyita aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Lembaga antirasuah juga melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana.

Budi menegaskan penelusuran itu tidak dimaksudkan mendiskreditkan PBNU, tetapi merupakan bagian dari upaya memulihkan potensi kerugian negara.

KPK resmi mengumumkan penyidikan perkara ini pada 9 Agustus 2025, dua hari setelah memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Dalam tahap awal, kerugian negara diperkirakan mencapai lebih dari Rp 1 triliun. Tiga orang, termasuk Yaqut, dicegah bepergian ke luar negeri.

Di luar penyelidikan KPK, Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI juga menemukan dugaan kejanggalan dalam pembagian 20.000 kuota tambahan pada musim haji 2024. Saat itu, Kementerian Agama menetapkan pembagian kuota tambahan masing-masing 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Skema tersebut dinilai melanggar Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur komposisi 92 persen kuota untuk haji reguler dan hanya 8 persen untuk haji khusus. (ihd)

Berita Terkait

Kerusakan Gunung Sibayak, Ari Gusti Minta Pelaku Aktivitas Trail Diperiksa
KPK Telusuri Aliran Uang untuk Pengondisian Audit BPK di Klaten dan Pemalang
Tersangka Korupsi ATR/BPN Klaim Setor Rp70 Miliar untuk Muktamar NU
KMP Minta Kejelasan Penanganan Dugaan Korupsi DBHP Purwakarta 2016–2025
Dua Bupati Divonis Lima Tahun Penjara Karena Korupsi di Hari yang Sama
Jokowi Tunjukkan Ijazah SD hingga Sarjana di Ruang Sidang, Roy Suryo Menyaksikan
Jokowi Hadir di PN Jakarta Timur, Mengaku Bawa Dokumen Ijazah Asli
Prabowo Berhentikan Listyo Sigit dari KSP, Tunjuk Ariyo Windutomo sebagai Plt

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 22:08 WIB

Kerusakan Gunung Sibayak, Ari Gusti Minta Pelaku Aktivitas Trail Diperiksa

Kamis, 19 November 2026 - 10:46 WIB

KPK Telusuri Aliran Uang untuk Pengondisian Audit BPK di Klaten dan Pemalang

Rabu, 18 November 2026 - 09:24 WIB

Tersangka Korupsi ATR/BPN Klaim Setor Rp70 Miliar untuk Muktamar NU

Selasa, 17 November 2026 - 13:25 WIB

KMP Minta Kejelasan Penanganan Dugaan Korupsi DBHP Purwakarta 2016–2025

Selasa, 10 November 2026 - 18:14 WIB

Dua Bupati Divonis Lima Tahun Penjara Karena Korupsi di Hari yang Sama

Berita Terbaru