KPK Periksa Eks Pejabat Taspen dalam Kasus Investasi Fiktif Rp1 Triliun

Senin, 21 Juli 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (net)

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (net)

JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga saksi dari perusahaan pengelola dana pensiun milik negara, PT Taspen (Persero), dalam pengembangan kasus dugaan korupsi investasi fiktif senilai Rp1 triliun. Pemeriksaan ini berkaitan dengan penyidikan terhadap PT Insight Investments Management (IIM) yang telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi dalam perkara tersebut.

Ketiga saksi yang diperiksa adalah mantan Direktur Operasional Taspen Ariyandi (ARI), Sekretaris Direktur Utama Taspen periode 2022 hingga kini Nadira Aldhina (NA), dan mantan Direktur Operasi dan Manajemen Risiko Taspen Ermanza (ERM).

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama ARI, pegawai BUMN atau mantan Direktur Operasional PT Taspen,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Senin (21/7/2025).

Pemeriksaan ini merupakan lanjutan dari pengusutan kasus dugaan korupsi dalam investasi fiktif oleh PT Taspen yang pertama kali diumumkan KPK pada 8 Maret 2024. Saat itu, KPK menetapkan dua tersangka individu, yakni Antonius Kosasih selaku mantan Direktur Utama Taspen dan Ekiawan Heri Primaryanto, Direktur Utama PT IIM periode 2016–2024.

Pada 20 Juni 2025, KPK menetapkan PT IIM sebagai tersangka korporasi dalam pengembangan perkara. Penetapan ini bertujuan meminta pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang diduga menerima keuntungan dari investasi fiktif tersebut.

KPK menduga dana investasi sebesar Rp1 triliun ditempatkan secara tidak sah dan digunakan untuk kepentingan di luar kepentingan peserta dana pensiun, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara yang signifikan.

Penyidikan terhadap korporasi menjadi langkah lanjutan KPK dalam menegakkan akuntabilitas tidak hanya terhadap pelaku individu, tetapi juga entitas yang mendapatkan keuntungan dari tindak pidana korupsi. (ihd)

Berita Terkait

Bocah Empat Tahun Tewas Setelah Empat Jam Terjebak di Lubang Proyek Manggarai
Konfrontasi Kasus Kopi DP, Pelapor Soroti Upaya Pengalihan Sengketa ke Ranah Perdata
KPK Mencium Aliran Fee Proyek Kereta Api hingga ke Luar DJKA Kemenhub
KPK Temukan Dugaan Intervensi Audit BPK untuk Ubah Opini Muara Enim
DPR Sebut Serangan terhadap Polisi yang Bertugas di Jambi Ancam Supremasi Hukum
Didakwa Terima Suap Rp4,85 Miliar, Ketua Ombudsman Mengaku Stroke Mata
Diduga Rugikan Jamaah Haji, Dua Perempuan Dilaporkan ke Polda Banten
KPK Angkut Immanuel Ebenezer dan 10 Terpidana Lain Pemerasan Sertifikat K3 ke Lapas Sukamiskin

Berita Terkait

Minggu, 28 Juni 2026 - 22:59 WIB

Bocah Empat Tahun Tewas Setelah Empat Jam Terjebak di Lubang Proyek Manggarai

Sabtu, 27 Juni 2026 - 10:05 WIB

Konfrontasi Kasus Kopi DP, Pelapor Soroti Upaya Pengalihan Sengketa ke Ranah Perdata

Jumat, 26 Juni 2026 - 16:42 WIB

KPK Mencium Aliran Fee Proyek Kereta Api hingga ke Luar DJKA Kemenhub

Kamis, 25 Juni 2026 - 19:25 WIB

KPK Temukan Dugaan Intervensi Audit BPK untuk Ubah Opini Muara Enim

Kamis, 25 Juni 2026 - 17:47 WIB

DPR Sebut Serangan terhadap Polisi yang Bertugas di Jambi Ancam Supremasi Hukum

Berita Terbaru