KPK Periksa Eks Pejabat Taspen dalam Kasus Investasi Fiktif Rp1 Triliun

Senin, 21 Juli 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (net)

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (net)

JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga saksi dari perusahaan pengelola dana pensiun milik negara, PT Taspen (Persero), dalam pengembangan kasus dugaan korupsi investasi fiktif senilai Rp1 triliun. Pemeriksaan ini berkaitan dengan penyidikan terhadap PT Insight Investments Management (IIM) yang telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi dalam perkara tersebut.

Ketiga saksi yang diperiksa adalah mantan Direktur Operasional Taspen Ariyandi (ARI), Sekretaris Direktur Utama Taspen periode 2022 hingga kini Nadira Aldhina (NA), dan mantan Direktur Operasi dan Manajemen Risiko Taspen Ermanza (ERM).

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama ARI, pegawai BUMN atau mantan Direktur Operasional PT Taspen,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Senin (21/7/2025).

Pemeriksaan ini merupakan lanjutan dari pengusutan kasus dugaan korupsi dalam investasi fiktif oleh PT Taspen yang pertama kali diumumkan KPK pada 8 Maret 2024. Saat itu, KPK menetapkan dua tersangka individu, yakni Antonius Kosasih selaku mantan Direktur Utama Taspen dan Ekiawan Heri Primaryanto, Direktur Utama PT IIM periode 2016–2024.

Pada 20 Juni 2025, KPK menetapkan PT IIM sebagai tersangka korporasi dalam pengembangan perkara. Penetapan ini bertujuan meminta pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang diduga menerima keuntungan dari investasi fiktif tersebut.

KPK menduga dana investasi sebesar Rp1 triliun ditempatkan secara tidak sah dan digunakan untuk kepentingan di luar kepentingan peserta dana pensiun, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara yang signifikan.

Penyidikan terhadap korporasi menjadi langkah lanjutan KPK dalam menegakkan akuntabilitas tidak hanya terhadap pelaku individu, tetapi juga entitas yang mendapatkan keuntungan dari tindak pidana korupsi. (ihd)

Berita Terkait

Keluarga Matikan CCTV Saat KPK Geledah Rumah Ono Surono
Bongkar Sindikat Judol Kamboja, Bareskrim Tangkap Pengendali dan Ungkap Perputaran Rp3 Miliar
KPK sebut Presiden dan Wapres Taat LHKPN’ 2025, Segini Jumlah Kekayaan Gibran
KPK Geledah Rumah Wakil Ketua DPRD Jabar, Dalami Kasus Suap Bupati Bekasi
Tak Ada Perbedaan Inisial, Empat Terduga Penyiraman Andrie Yunus Anggota BAIS
Komnas HAM Dalami Kondisi Medis Andrie Yunus, RSCM Beri Penjelasan Komprehensif
KPK Rutankan Kembali Yaqut Seiring Agenda Pemeriksaan Lanjutan
Contraflow KM 70–36 Tol Japek Diberlakukan, Antisipasi Kepadatan Arus Balik Lebaran

Berita Terkait

Kamis, 2 April 2026 - 18:55 WIB

Keluarga Matikan CCTV Saat KPK Geledah Rumah Ono Surono

Kamis, 2 April 2026 - 14:16 WIB

Bongkar Sindikat Judol Kamboja, Bareskrim Tangkap Pengendali dan Ungkap Perputaran Rp3 Miliar

Kamis, 2 April 2026 - 13:51 WIB

KPK sebut Presiden dan Wapres Taat LHKPN’ 2025, Segini Jumlah Kekayaan Gibran

Rabu, 1 April 2026 - 19:41 WIB

KPK Geledah Rumah Wakil Ketua DPRD Jabar, Dalami Kasus Suap Bupati Bekasi

Senin, 30 Maret 2026 - 15:33 WIB

Tak Ada Perbedaan Inisial, Empat Terduga Penyiraman Andrie Yunus Anggota BAIS

Berita Terbaru