Kasus Korupsi Pajak Tak Terkait Tax Amnesty, Kejagung Cegah Lima Orang ke Luar Negeri

Redaksi

Jumat, 21 November 2025

URL berhasil dicopy

Ilustrasi - Dibuat dengan AI. (jennus)

JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta — Kejaksaan Agung menegaskan bahwa penyidikan kasus dugaan korupsi perpajakan yang tengah ditangani Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tidak berhubungan dengan program tax amnesty. Penegasan ini disampaikan untuk merespons munculnya spekulasi publik mengenai kaitan kasus tersebut dengan kebijakan pengampunan pajak.

“Itu bukan terkait tax amnesty. Ini hanya memang pengurangan. Saya tegaskan, bukan tax amnesty,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, di Jakarta, Jumat.

Menurut Anang, perkara ini berfokus pada dugaan praktik memperkecil kewajiban pembayaran pajak oleh sejumlah perusahaan atau wajib pajak pada periode 2016–2020. Praktik itu diduga melibatkan oknum pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Anang juga membenarkan adanya tindakan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap beberapa pihak yang berkaitan dengan penyidikan. Langkah tersebut diambil untuk memastikan proses penyidikan tidak terhambat. “Kekhawatiran dari penyidik, seandainya nanti bepergian ke luar negeri, itu akan menghambat proses penyidikan,” katanya.

Kasus ini terungkap setelah Kejagung menerima laporan masyarakat. Penyidik kemudian melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi dan menyita barang bukti untuk mendalami dugaan tindak pidana tersebut.

Dari data Direktorat Jenderal Imigrasi, mantan Direktur Jenderal Pajak berinisial KD menjadi salah satu pihak yang diminta dicegah bepergian ke luar negeri. Selain KD, empat nama lain yang turut dicegah ialah BNDP, HBP, KL, dan VRH. Pencegahan berlaku sejak 14 November 2025 hingga 14 Mei 2026 dengan alasan terkait “korupsi”.

Upaya ini menandai langkah lanjutan Kejagung dalam menelusuri dugaan penyimpangan yang merugikan negara dalam sektor perpajakan. (ihd)