JENDELANUSANTARA.COM, Tel Aviv — Tepi Barat terancam terbelah dua setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyetujui pembangunan ribuan unit hunian baru di kawasan Mevaseret Adumim (E1). Kawasan itu akan menghubungkan permukiman Maale Adumim dengan Yerusalem Timur, langkah yang dinilai memperkuat kontrol Israel di wilayah pendudukan.
Padahal, Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 2334 tahun 2016 menegaskan agar Israel menghentikan pembangunan permukiman ilegal di Tepi Barat. Namun, Israel menolak mematuhi ketentuan tersebut.
“Dalam lima tahun, Maale Adumim akan berlipat ganda. Sekitar 70.000 orang akan tinggal di sini. Tidak akan ada negara Palestina, tempat ini milik kami,” kata Netanyahu dalam penandatanganan perjanjian pembangunan di Maale Adumim, Kamis (11/9/2025)., dilansir dari Oana-Sputnik.
Sejumlah pejabat Israel sebelumnya juga menegaskan sikap serupa. Pada 8 Agustus lalu, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich menyatakan otoritas Israel “berupaya menghapus negara Palestina.” Enam hari kemudian, ia menyetujui rencana pembangunan di kawasan E1 untuk memisahkan Yerusalem Timur dari Tepi Barat.
Komite Administrasi Sipil Israel, yang mengatur kawasan Yudea dan Samaria—istilah Israel untuk Tepi Barat—telah menyetujui pembangunan 3.400 unit rumah baru di Mevaseret Adumim.
Langkah tersebut menuai kecaman dari komunitas internasional karena dinilai akan semakin mengikis prospek solusi dua negara di kawasan yang telah lama dilanda konflik. (ihd)
