Harian Financial Times, Rabu (21/1/2026), melaporkan, sejumlah pejabat Eropa menilai pembentukan Dewan Perdamaian Gaza tidak melalui mekanisme multilateral yang lazim dan berisiko melemahkan legitimasi PBB dalam mengelola perdamaian global. Kekhawatiran itu semakin menguat setelah AS turut mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai calon anggota dewan tersebut.
Presiden Trump pekan lalu mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza dengan melibatkan sejumlah tokoh dekat lingkar kekuasaannya, antara lain Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Steve Witkoff, serta menantunya, Jared Kushner. Selain itu, Trump juga mencantumkan nama mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Presiden Kelompok Bank Dunia Ajay Banga, dan Deputi Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel.
AS turut mengundang pemimpin dari sejumlah negara lain, termasuk Rusia dan Belarus, untuk bergabung dalam inisiatif tersebut. Pada Selasa (20/1), Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov mengonfirmasi bahwa Presiden Putin telah menerima undangan itu. Namun, hingga kini Moskow belum memperoleh penjelasan rinci mengenai mandat, mekanisme kerja, maupun tujuan jangka panjang Dewan Perdamaian Gaza.
“Kami masih menunggu klarifikasi lebih lanjut dari pihak Amerika Serikat,” ujar Peskov, seraya menegaskan bahwa Rusia akan mempelajari inisiatif tersebut sebelum menentukan sikap resmi.
Sikap hati-hati negara-negara Uni Eropa mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas terkait arah diplomasi global, khususnya dalam upaya penyelesaian konflik Gaza yang selama ini berada di bawah payung resolusi dan mandat PBB. (Anadolu/Sputnik)
