JENDELANUSANTARA.COM, Washington — Ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengenakan tarif ratusan persen terhadap produk Prancis menyingkap kembali watak diplomasi tekanan yang kerap ia gunakan dalam relasi internasional. Kali ini, sasaran ancaman tersebut adalah Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang dikabarkan enggan bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza, sebuah badan yang diinisiasi Washington untuk mengakhiri konflik di wilayah tersebut.
Ancaman itu muncul di tengah spekulasi media mengenai sikap Prancis terhadap inisiatif Amerika Serikat. Dalam konferensi pers di Miami, Florida, Senin, Trump awalnya meragukan kebenaran laporan yang menyebut Macron menolak bergabung. Namun, ia segera melontarkan pernyataan bernada meremehkan posisi politik Macron, seraya mengaitkannya dengan akhir masa jabatan presiden Prancis tersebut.
Trump bahkan menyebut kemungkinan pengenaan tarif hingga 200 persen terhadap produk ikonik Prancis, seperti anggur dan sampanye. Pernyataan itu, meski disampaikan secara kondisional, memperlihatkan bagaimana isu perdagangan kembali dijadikan alat tawar dalam agenda politik luar negeri Amerika Serikat, khususnya untuk mendorong dukungan terhadap rencana perdamaian Gaza versi Washington.
Sikap hati-hati Macron, sebagaimana dilaporkan televisi Prancis BFM, berangkat dari kekhawatiran bahwa Dewan Perdamaian Gaza dapat melampaui mandat awalnya. Prancis disebut cemas badan tersebut tidak hanya menangani Gaza, tetapi juga berpotensi menggerus peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai institusi multilateral utama dalam penanganan konflik internasional.
Bagi Prancis, keterlibatan dalam kerangka kerja baru di luar PBB bukan sekadar persoalan diplomatik, melainkan juga soal prinsip. Selama ini, Paris konsisten menempatkan legitimasi internasional dan mekanisme multilateral sebagai fondasi utama penyelesaian konflik, termasuk di Timur Tengah.
Dewan Perdamaian Gaza sendiri diumumkan Gedung Putih pada Jumat (16/1/2026) sebagai bagian dari 20 poin rencana Trump untuk mengakhiri perang Israel–Gaza secara permanen. Dewan tersebut dirancang untuk memberikan pengawasan strategis, memobilisasi sumber daya internasional, serta memastikan akuntabilitas selama masa transisi Gaza dari konflik menuju rekonstruksi dan pembangunan.
Amerika Serikat juga membentuk Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, Dewan Eksekutif pendiri, serta Dewan Eksekutif Gaza guna menopang fase lanjutan Rencana Komprehensif Trump. Sejumlah pemimpin dunia telah diundang untuk bergabung, termasuk Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, sebagai upaya memperluas legitimasi politik inisiatif tersebut.
Namun, polemik antara Washington dan Paris memperlihatkan bahwa upaya perdamaian Gaza tidak hanya dihadapkan pada kompleksitas konflik di lapangan, tetapi juga pada tarik-menarik kepentingan global. Dalam konteks ini, Gaza kembali menjadi arena persinggungan antara diplomasi multilateral dan pendekatan unilateral berbasis tekanan ekonomi—dua jalur yang kerap berjalan berseberangan dalam politik global kontemporer. (ihd)
