Dugaan Korupsi Kuota Haji, KPK Jajaki Panggil Mantan Menag Yaqut

Sabtu, 21 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjajaki jalan untuk memanggil mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji khusus tahun 2024. Langkah ini diambil guna mengungkap secara utuh konstruksi perkara yang sedang ditangani.

“Nanti dilihat dari kebutuhan penanganan perkara ini. Namun tentu semua pihak yang diduga mengetahui konstruksi perkara akan dimintai keterangan oleh KPK,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (20/6/2025) malam.

Pansus Angket Haji DPR sebelumnya menyampaikan dugaan adanya kejanggalan dalam pembagian kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah dari Pemerintah Arab Saudi. Dalam penetapannya, Kementerian Agama membagi secara merata, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Skema ini dinilai menyalahi semangat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

KPK memastikan bahwa seluruh pihak yang dianggap mengetahui detail alokasi kuota, termasuk anggota pansus, akan turut diperiksa dalam rangka mengungkap adanya potensi gratifikasi atau penyalahgunaan wewenang.

“Semua pihak tentu akan diminta keterangannya. Ini bagian dari upaya untuk memperjelas duduk perkara,” kata Budi.

Sebelumnya, pada 10 September 2024, KPK telah menyatakan kesiapannya untuk menyelidiki dugaan gratifikasi dalam proses distribusi kuota haji khusus. Penyelidikan ini dilakukan agar penyelenggaraan haji berlangsung adil dan bebas dari praktik korupsi, khususnya dalam hal pelayanan terhadap jemaah.

Pansus Angket Haji menyoroti kebijakan pembagian kuota tambahan sebagai salah satu titik krusial dalam temuan dugaan penyimpangan. Pansus juga menilai keputusan tersebut tidak berdasarkan prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam regulasi haji yang berlaku.

Penyelidikan yang tengah dilakukan KPK diharapkan dapat mengungkap secara terang benderang apakah terdapat pelanggaran prosedur maupun tindakan koruptif dalam pelaksanaan Haji 2024. (ihd)

Berita Terkait

Tersangka Korupsi ATR/BPN Klaim Setor Rp70 Miliar untuk Muktamar NU
KMP Minta Kejelasan Penanganan Dugaan Korupsi DBHP Purwakarta 2016–2025
Dua Bupati Divonis Lima Tahun Penjara Karena Korupsi di Hari yang Sama
Jokowi Tunjukkan Ijazah SD hingga Sarjana di Ruang Sidang, Roy Suryo Menyaksikan
Jokowi Hadir di PN Jakarta Timur, Mengaku Bawa Dokumen Ijazah Asli
Prabowo Berhentikan Listyo Sigit dari KSP, Tunjuk Ariyo Windutomo sebagai Plt
Prabowo Sudah Tahu Disadap oleh Listyo Sigit dan Dua Jenderal Polri
Perjuangkan HPN Inklusif, Firdaus Diberhentikan, SMSI Desak Dewan Pers Turun Tangan

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 09:24 WIB

Tersangka Korupsi ATR/BPN Klaim Setor Rp70 Miliar untuk Muktamar NU

Selasa, 17 November 2026 - 13:25 WIB

KMP Minta Kejelasan Penanganan Dugaan Korupsi DBHP Purwakarta 2016–2025

Selasa, 10 November 2026 - 18:14 WIB

Dua Bupati Divonis Lima Tahun Penjara Karena Korupsi di Hari yang Sama

Kamis, 5 November 2026 - 18:43 WIB

Jokowi Tunjukkan Ijazah SD hingga Sarjana di Ruang Sidang, Roy Suryo Menyaksikan

Kamis, 5 November 2026 - 11:00 WIB

Jokowi Hadir di PN Jakarta Timur, Mengaku Bawa Dokumen Ijazah Asli

Berita Terbaru