JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai praktik jual beli jabatan yang terjadi di sejumlah daerah menjadi sumber lahirnya tindak pidana korupsi berantai. Salah satu kasus terbaru muncul di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yang menyeret Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.
“Bukti paling nyata, ketika ada proyek di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau dinas, hal pertama yang dipikirkan bukan lagi pelayanan publik, melainkan bagaimana memperoleh dana sebagai kompensasi atas jabatan yang telah dibeli,” kata Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (9/11/2025).
Menurut Asep, jual beli jabatan menciptakan iklim kompetisi yang tidak sehat di birokrasi. Persaingan tidak lagi berorientasi pada peningkatan kinerja, tetapi pada upaya mempertahankan posisi yang diperoleh dengan biaya besar. “Situasi ini berimbas langsung pada kualitas pelayanan publik dan integritas penyelenggara negara,” ujarnya.
Selain menyelidiki praktik jual beli jabatan, KPK juga mendalami dugaan keterlibatan anggota legislatif dalam aliran dana proyek di Ponorogo. Asep menyebut, proses persetujuan proyek di pemerintah daerah tidak hanya berada di tangan eksekutif, tetapi juga legislatif. “Kami akan menelusuri apakah ada penyimpangan dalam mekanisme anggaran yang disetujui DPRD,” katanya.
Sebelumnya, pada Sabtu (9/11/2025), KPK menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan jabatan, proyek pekerjaan di RSUD dr. Harjono Ponorogo, serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemkab Ponorogo.
Keempatnya adalah Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko (SUG), Sekretaris Daerah Agus Pramono (AGP), Direktur RSUD dr. Harjono Yunus Mahatma (YUM), dan Sucipto (SC), rekanan pihak swasta.
Dalam klaster suap jabatan, Sugiri dan Agus diduga sebagai penerima, sedangkan Yunus sebagai pemberi. Pada klaster proyek RSUD, Sugiri dan Yunus menjadi penerima suap dari Sucipto. Adapun dalam klaster gratifikasi, Sugiri kembali diduga menerima pemberian dari Yunus.
KPK memastikan penyidikan masih berjalan untuk menelusuri sumber dana, pola aliran uang, dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. “Kami ingin membongkar secara utuh mata rantai korupsi yang berawal dari jual beli jabatan ini,” ujar Asep. (ihd)
