JENDELANUSANTARA.COM, Jogja – Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta (PWM DIY) menggelar Konsolidasi Hikmah-Siyasah bertajuk Kebijakan Publik Berkeadaban dan Berkelanjutan di Aula DPD RI DIY, Minggu (19/10/2025).
Kegiatan ini menjadi wadah refleksi politik etis dan advokasi kebijakan publik yang lebih adil.
Ketua PWM DIY Dr. Muh Ikhwan Ahada menegaskan, Muhammadiyah melihat demokrasi bukan sekadar sistem politik, melainkan wujud nilai-nilai tauhid, keadilan, dan keadaban publik.
“Demokrasi harus dijalankan dengan nurani, bukan hanya dengan logika kekuasaan,” katanya.
Menurut Ikhwan, LHKP Muhammadiyah memiliki tanggung jawab strategis memperkuat hikmah-siyasah agar kebijakan publik berjalan beretika dan berkelanjutan.
“Kita ingin membangun Green Democracy, demokrasi yang peduli keberlanjutan, menolak pragmatisme, dan berorientasi pada kemaslahatan rakyat,” ujarnya tegas.
Ketua LHKP PP Muhammadiyah Dr. Phil Ridho Alhamdi yang hadir sebagai narasumber menilai konsolidasi ini penting untuk meneguhkan peran Muhammadiyah sebagai kekuatan moral.
“Politik Muhammadiyah harus etis, berkeadaban, dan berkeberlanjutan. Dari Yogyakarta, kita suarakan politik yang mencerahkan,” ucapnya.
Diskusi dua sesi yang diikuti perwakilan majelis, lembaga, dan ortom se-DIY itu menghasilkan rumusan agenda advokasi kebijakan publik Muhammadiyah DIY 2025–2026.
“Ini bukan sekadar forum, tapi gerakan moral dari Yogyakarta untuk Indonesia,” tutup Ikhwan Ahada.
(waw)
