JENDELANUSANTARA.COM, SLEMAN – Temuan mengejutkan diungkap dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widya Mataram, Wuku Astuti.
Melalui riset terbarunya, ia menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada era digital ternyata belum sepenuhnya mampu menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat.
Hasil penelitian berjudul Regional Fiscal Performance and Inclusive Economic Growth in Yogyakarta’s Digital Era tersebut dipaparkan Wuku Astuti di Kampus Terpadu UWM, Banyuraden, Gamping, Sleman, Rabu (24/6/2026).
“Tujuan utama riset ini adalah menguji hubungan antara kinerja fiskal daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inklusivitas pertumbuhan tersebut di DIY pada era tata kelola pemerintahan digital,” ujar Wuku.
Dalam penelitiannya, Wuku menggunakan data panel dari lima kabupaten dan kota di DIY selama periode 2008 hingga 2024.
“Analisis dilakukan menggunakan metode regresi berganda berbasis pooled OLS yang kemudian diuji kembali dengan teknik bootstrapped standard errors menggunakan 5.000 sampel ulang untuk memastikan validitas temuan,” jelasnya.
Ia menerangkan, kinerja fiskal daerah diukur melalui sejumlah indikator penting seperti kemandirian fiskal, efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja, keselarasan belanja, ketergantungan fiskal, hingga pertumbuhan pendapatan daerah.
“Dalam model ini, digitalisasi fiskal ditempatkan sebagai variabel pemoderasi yang memengaruhi hubungan antarvariabel,” katanya.
Hasil riset menunjukkan bahwa efisiensi belanja, keselarasan belanja, dan ketergantungan fiskal memiliki hubungan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“Digitalisasi fiskal terbukti memperkuat dampak kemandirian daerah dan keselarasan belanja terhadap pertumbuhan ekonomi.
Bahkan interaksi digitalisasi dengan ketergantungan fiskal juga menunjukkan sinyal positif meski masih pada tingkat marjinal,” ungkap Wuku.
Namun, temuan yang paling menjadi sorotan justru muncul pada aspek pemerataan hasil pembangunan.
Wuku menemukan adanya hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi inklusif.
“Artinya, pertumbuhan daerah yang terjadi selama ini belum sepenuhnya bertranslasi menjadi kesejahteraan yang dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Angka pertumbuhan yang tinggi tidak otomatis menghasilkan pembangunan yang inklusif,” tegasnya.
Menurut Wuku, penelitian ini memiliki nilai kebaruan karena mengintegrasikan kinerja fiskal daerah, digitalisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi inklusif dalam satu kerangka empiris yang komprehensif.
“Tata kelola fiskal digital memang penting untuk memacu roda ekonomi. Namun pemerintah daerah tidak boleh berhenti pada capaian pertumbuhan semata.
”Harus ada kebijakan khusus agar manfaat ekonomi dapat dinikmati secara merata dan mampu mengurangi ketimpangan yang masih terjadi,” pungkasnya.(WAW)
