JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak perlu memberlakukan pungutan pajak baru bagi masyarakat. Menurut dia, sistem perpajakan yang berlaku saat ini masih cukup efektif dalam menghimpun penerimaan negara.
“Menurut saya pribadi, selama ini enggak usah (ada pungutan pajak baru),” ujar Purbaya saat ditemui seusai dilantik sebagai Menteri Keuangan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/9/2025).
Purbaya menjelaskan, fokus utama yang akan ditempuh adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan yang baik, pendapatan negara akan meningkat meskipun rasio pajak terhadap produk domestik bruto (tax ratio) tetap. “Kalau pertumbuhannya bagus, income juga akan lebih kencang,” kata dia.
Pernyataan ini sejalan dengan kebijakan Menteri Keuangan sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati. Dalam rapat kerja dengan DPD RI, Selasa (2/9/2025), Sri menyampaikan pemerintah tidak akan memberlakukan pajak baru hingga tahun 2026 meskipun target pendapatan negara naik 9,8 persen. Strategi yang ditempuh adalah memperbaiki sistem perpajakan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Sri menekankan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak perlu khawatir. UMKM dengan omzet sampai Rp500 juta dibebaskan dari pajak penghasilan (PPh). Sementara itu, usaha dengan omzet Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar hanya dikenakan PPh final 0,5 persen.
Pada Senin sore, Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Purbaya menggantikan Sri Mulyani. Usai dilantik, Purbaya menuturkan sejumlah prioritasnya, mulai dari mengatasi perlambatan ekonomi, mengoptimalkan pengelolaan keuangan negara, hingga menjaga stabilitas perbankan.
“Kalau saya lihat masih ada pengelolaan uang yang belum optimal, kita akan perbaiki itu. Walaupun anggarannya terserap, kita pastikan dananya tidak mengganggu sistem perbankan. Jadi, tidak usah khawatir,” ujarnya.
Purbaya juga menyampaikan pesan yang diberikan Presiden Prabowo kepadanya. “Pokoknya ciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik, sejahterakan rakyat semaksimal mungkin. Kita tidak boleh gagal dengan program-program yang menyejahterakan rakyat,” kata dia.
