JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta — Pemerintah menargetkan penataan menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis (MBG) rampung dalam waktu satu bulan. Langkah tersebut dilakukan sebagai respons atas berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan program, mulai dari tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), distribusi dapur layanan, hingga validasi data penerima manfaat.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan penataan ulang diperlukan untuk memastikan program prioritas nasional tersebut berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.
“Perlu waktu penataan, ya. Satu bulan penataan,” kata Zulkifli Hasan dalam kegiatan Peningkatan Kualitas Layanan MBG dan SPPG Terpencil di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Dalam masa pembenahan tersebut, pemerintah akan mengevaluasi titik-titik SPPG yang sempat diperjualbelikan, memetakan sekolah penerima manfaat, memperbaiki standar kualitas dapur, serta memverifikasi laporan penerima manfaat. Menurut dia, pembenahan menyeluruh diperlukan agar program yang menyasar pemenuhan gizi masyarakat itu dapat berjalan sesuai tujuan.
Zulkifli menyebut berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG telah mendapat perhatian Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, pemerintah memutuskan melakukan perubahan manajemen untuk memperkuat tata kelola program.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang mengatakan pihaknya tengah menjalankan sejumlah langkah efisiensi agar pelaksanaan MBG tidak membebani keuangan negara tanpa mengurangi target pemenuhan gizi masyarakat.
Salah satu langkah yang ditempuh ialah moratorium pembukaan titik layanan dan dapur baru. Saat ini terdapat 27.877 titik dapur operasional yang akan ditata ulang guna menyesuaikan kapasitas layanan dengan jumlah penerima manfaat di setiap wilayah.
BGN juga menghentikan sementara pendaftaran dapur baru sembari melakukan pemetaan kebutuhan daerah. Kebijakan itu ditempuh karena sebaran dapur masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sehingga diperlukan pemerataan layanan ke wilayah lain.
Selain itu, BGN akan melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih diarahkan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Evaluasi dilakukan terhadap sekitar 63 juta penerima manfaat yang saat ini tercatat dalam program.
Pada tahun 2026, fokus pemerintah tidak lagi sekadar memperluas cakupan layanan, melainkan memperkuat kualitas pelaksanaan program. Pengawasan akan ditingkatkan untuk memastikan seluruh dapur memenuhi petunjuk teknis dan memiliki kapasitas layanan yang memadai.
Nanik menegaskan MBG merupakan amanah strategis pemerintah yang tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat akar rumput melalui keterlibatan berbagai pelaku usaha lokal. (ihd)
