JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta — Kepala bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tom Fletcher meminta semua pihak untuk tidak menyia-nyiakan waktu dengan mendiskusikan skema alternatif distribusi bantuan ke Gaza yang diusulkan Amerika Serikat. Menurut Fletcher, PBB telah memiliki sistem bantuan yang siap digunakan, termasuk ribuan truk yang telah menunggu izin masuk ke daerah kantong Palestina tersebut.
“Bagi mereka yang mengusulkan modalitas alternatif untuk distribusi bantuan, jangan buang-buang waktu. Kami sudah punya rencana,” kata Fletcher dalam pernyataan tertulis yang dirilis pada Sabtu (17/5/2025) waktu setempat. Pernyataan itu muncul di tengah blokade Israel terhadap pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza yang telah berlangsung selama 75 hari berturut-turut.
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui krisis kemanusiaan di Gaza. “Banyak orang kelaparan di Gaza,” ujarnya pada Jumat (16/5). Pemantau kelaparan global memperkirakan sekitar 500.000 warga Gaza—sekitar seperempat dari populasi—menghadapi ancaman kelaparan akut.
Pemerintah AS mendukung pendirian Yayasan Kemanusiaan Gaza (Gaza Humanitarian Foundation) sebagai skema alternatif pengiriman bantuan. Yayasan tersebut bekerja sama dengan perusahaan keamanan dan logistik swasta asal AS, serta berencana mulai beroperasi pada akhir Mei. Bantuan akan ditempatkan di “pusat-pusat aman” sebelum didistribusikan lebih lanjut. Namun, belum jelas bagaimana lembaga ini akan memperoleh pendanaan.
PBB menyatakan tidak akan berkoordinasi dengan yayasan tersebut karena menilai skema yang ditawarkan tidak menjamin prinsip imparsialitas, netralitas, dan independensi. Fletcher menegaskan bahwa sistem distribusi PBB telah terbukti di lapangan dan memiliki kepercayaan dari masyarakat setempat.
“Kami memiliki orang-orangnya. Kami memiliki jaringan distribusi. Kami memiliki kepercayaan dari masyarakat di lapangan. Dan kami memiliki bantuan itu sendiri yang siap untuk dipindahkan. Sekarang,” ujar Fletcher. “Kami menuntut pengiriman bantuan yang cepat, aman, dan tanpa hambatan bagi warga sipil yang membutuhkan.”
Sementara itu, pihak Yayasan Kemanusiaan Gaza juga menyerukan agar Israel segera membuka jalur bantuan yang dikoordinasikan PBB, sembari menunggu kesiapan penuh infrastruktur milik mereka. Seorang sumber yang mengetahui rencana AS menyebutkan, Israel telah memberikan komitmen untuk memperbolehkan pengiriman bantuan dalam waktu dekat. (ihd)
