JENDELANUSANTARA.COM, Yogyakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengapresiasi pelaksanaan Workshop Tata Kelola Rumah Sakit antara RSUP Dr. Sardjito dengan RSUD wilayah Jayapura yang digelar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (16/4/2026). Menurut Ribka, upaya tersebut sangat bermanfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Tanah Papua.
Ia mengungkapkan, selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sektor kesehatan perlu menjadi perhatian penting bagi semua pihak. Dalam salah satu poin Asta Cita, Ribka menyebutkan bahwa pemerintah berkomitmen memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), salah satunya di sektor kesehatan. Hal itu diwujudkan, antara lain, melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
“Salah satu misi daripada Bapak Presiden adalah bagaimana kita melakukan pembangunan di bidang kesehatan yaitu kita mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, CKG,” ujar Ribka.
Dalam upaya menyukseskan program tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menugaskan secara khusus kepada Ribka untuk mengawal pelaksanaan program tersebut di wilayah Indonesia Timur. Secara rutin, Ribka berkoordinasi dengan jajaran gubernur, bupati, dan wali kota untuk memastikan kebijakan tersebut terlaksana dengan baik.
Berdasarkan pengamatannya, Ribka menyoroti perlunya peningkatan kualitas tata kelola pelayanan kesehatan di Tanah Papua, khususnya di tingkat pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas). Sebab, layanan kesehatan tersebut menjadi garda terdepan keberhasilan program yang diusung Presiden Prabowo Subianto tersebut.
“Bagaimana tugas pemerintah adalah kita memastikan pusat layanan yang paling terdepan di masyarakat, misalnya di tingkat desa di Pustu (Puskesmas Pembantu) dan seterusnya ya. Kita harus pastikan bahwa masyarakat di sana (Papua) sudah melakukan pemeriksaan kesehatan gratis,” tambah Ribka.
Selain program tersebut, Ribka mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah juga tengah melakukan percepatan eliminasi kasus tuberkulosis (TB). Menurutnya, penanganan tersebut tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), melainkan membutuhkan peran aktif dari pemerintah daerah (Pemda) dan seluruh lapisan masyarakat.
“Saya pikir semangatnya adalah bagaimana biasanya kalau di Kementerian Kesehatan penyuluhan-penyuluhan itu mestinya kita tingkatkan,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Ribka menekankan bahwa kualitas layanan kesehatan yang prima akan berdampak besar terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kontribusi tersebut selain akan dirasakan langsung oleh masyarakat, juga menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045.
“Jadi harus menyasar masyarakatnya di 100 tahun [usia negara Indonesia] di 2045 adalah masyarakat yang sehat, masyarakat yang berkualitas dari sisi pendidikan, IPM-nya harus bagus, kemudian pertumbuhan harus bagus,” tandas Ribka.
Turut hadir pada acara tersebut Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan Ockti Palupi Rahayuningtyas, Direktur Utama RSUP Dr. Sardjito Romaniyanto beserta jajaran, serta para peserta workshop dari RSUD wilayah Jayapura.(LSI)
Sumber : Puspen Kemendagri
