Wamendagri Bima Arya Soroti Tantangan Birokrasi, DPRD Didorong Tingkatkan Peran Pengawasan

Kamis, 16 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JENDELANUSANTARA.COM, Magelang — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berperan aktif mengawal transformasi birokrasi di daerah. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan paparan dalam Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah Ketua DPRD Seluruh Indonesia di Ruang Sudirman, Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah (Jateng), Kamis (16/4/2026).

Dalam paparannya, Bima menyoroti tantangan birokrasi yang dinilai belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan. Kondisi tersebut berpotensi menghambat efektivitas program pembangunan, meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di daerah.

“Pimpinan yang terpilih dan ditunjuk datang dan pergi, tapi birokrasi tetap di situ,” ujarnya.

Sebagai respons atas tantangan tersebut, pemerintah mendorong penerapan konsep statecraft sebagai pendekatan baru dalam pengelolaan pemerintahan. Konsep ini menuntut aparatur bekerja lebih cerdas, terampil, dan andal dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

Selain itu, Bima menekankan bahwa berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto perlu dikawal secara serius di daerah agar benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia menilai keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD.

Menurutnya, program prioritas nasional tidak hanya harus dijalankan, tetapi juga dipastikan mampu menggerakkan ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik.

Pada kesempatan tersebut, Bima menegaskan bahwa DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan transformasi birokrasi dan pelaksanaan program berjalan efektif. Melalui fungsi penganggaran, legislasi, dan pengawasan, DPRD diharapkan mampu mengawal kebijakan agar tepat sasaran.

“DPRD adalah institusi kunci… palunya ada di Bapak-Ibu,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia secara khusus meminta DPRD untuk aktif mengawasi pelaksanaan program prioritas di daerah, mulai dari tata kelola hingga manfaat yang diterima masyarakat.(lsi)

Sumber : Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Wamendagri Bima Arya Dorong Anak Muda Ambil Peran dalam Pemasaran Digital Produk Lokal
Pemerintah Perkuat Pelindungan Anak di Ruang Digital melalui PP TUNAS
Mendagri Tito Karnavian Tegaskan Komitmen Percepat Program Tiga Juta Rumah melalui Insentif BPHTB dan PBG
Kemendagri Apresiasi Daerah Berprestasi untuk Tekan Kemiskinan dan Stunting
Insentif Fiskal Jadi Strategi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tingkatkan Kualitas Pemerintahan Daerah
Papua Pegunungan Inisiasi Perdasi Pertama untuk Penanganan Pascakonflik Perang Suku
Rakor di NTB, Mendagri Tito Karnavian Soroti Penguatan Stabilitas Politik dan Keamanan Daerah
Indonesia Perkuat Posisi Strategis di Forum Ecosperity Week 2026 Singapura

Berita Terkait

Rabu, 20 Mei 2026 - 13:17 WIB

Wamendagri Bima Arya Dorong Anak Muda Ambil Peran dalam Pemasaran Digital Produk Lokal

Rabu, 20 Mei 2026 - 13:08 WIB

Pemerintah Perkuat Pelindungan Anak di Ruang Digital melalui PP TUNAS

Rabu, 20 Mei 2026 - 10:54 WIB

Mendagri Tito Karnavian Tegaskan Komitmen Percepat Program Tiga Juta Rumah melalui Insentif BPHTB dan PBG

Rabu, 20 Mei 2026 - 10:47 WIB

Kemendagri Apresiasi Daerah Berprestasi untuk Tekan Kemiskinan dan Stunting

Rabu, 20 Mei 2026 - 09:03 WIB

Insentif Fiskal Jadi Strategi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tingkatkan Kualitas Pemerintahan Daerah

Berita Terbaru