JENDELANUSANTARA COM, Jakarta – Tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), FEF alias FA, membantah keterlibatannya dalam perkara yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengklaim uang hingga Rp70 miliar yang diserahkannya berkaitan dengan kebutuhan penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU).
FEF bahkan menilai KPK keliru menetapkannya sebagai tersangka. Menurut dia, dana tersebut bukan merupakan bagian dari praktik suap, melainkan bantuan untuk organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu.
“KPK salah tangkap. Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama,” ujar FEF seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/11/2026) malam.
Pernyataan tersebut merupakan penegasan atas pengakuan FEF sebelumnya mengenai aliran dana yang disebutnya sebagai talangan untuk pelaksanaan Muktamar NU. Ia juga mengungkapkan adanya permintaan uang sebesar Rp100 miliar dari AS, yang kini turut menjadi tersangka dalam perkara yang sama.
FEF mengaku awalnya menolak permintaan tersebut ketika AS menghubunginya pada 25 dan 26 Agustus 2026. Namun, sehari kemudian, AS kembali menghubunginya dengan membawa nama seorang petinggi yang tidak bersedia ia ungkapkan.
“AS itu mintanya Rp100 miliar. Dari 25 Agustus dia telepon saya, saya tolak. 26 (Agustus) saya tolak, dan 27 (Agustus) dia telepon bawa nama petinggi, yang enggak etis saya sebutkan namanya. Akhirnya, saya meminjamkan uang tersebut. Itu benar-benar meminjamkan dalam arti dana talangan Muktamar NU,” kata FEF seusai menjalani pemeriksaan pada 10 November 2026.
Meski demikian, klaim FEF mengenai tujuan pemberian uang tersebut masih merupakan keterangan sepihak. KPK perlu menguji pengakuan itu dengan bukti dan fakta hukum dalam proses penyidikan.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada 14 September 2026. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sehari setelah operasi, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Mereka berasal dari unsur pejabat kementerian, pemerintah daerah, perusahaan, hingga pihak swasta.
Para tersangka tersebut antara lain Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN berinisial L, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I SCM, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk APA, serta RP yang diduga berperan sebagai perantara pihak Summarecon.
Selain itu, KPK menetapkan mantan Bupati Kebumen AS, Ketua DPP Partai Golkar FEF alias FA, serta dua pihak swasta berinisial E dan MF sebagai tersangka.
Dalam pengembangan penyidikan, KPK melakukan serangkaian penggeledahan untuk menelusuri dugaan aliran dana dan mengumpulkan bukti terkait perkara tersebut.
Pada 17 September 2026, penyidik menggeledah sejumlah ruangan di Kementerian ATR/BPN, termasuk ruangan L, Direktur Jenderal Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang berinisial VEJ, serta Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah berinisial A. Penggeledahan juga menyasar sejumlah direktorat yang berkaitan dengan perkara.
Sehari kemudian, penyidik mendatangi kantor PT Summarecon di Jakarta dan rumah L di Bekasi. Penggeledahan berlanjut ke kantor perusahaan tersebut di Kabupaten Bogor pada 21 September 2026.
Dua hari berselang, KPK menggeledah Kantor Pertanahan Kota Mojokerto. Pada 24 September 2026, penyidik melanjutkan penggeledahan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur dan rumah L di Nganjuk.
Adapun pada 29 September 2026, penggeledahan dilakukan di kantor PT Bela Parahiyangan Investindo, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Rangkaian pemeriksaan dan penggeledahan tersebut menjadi bagian dari upaya KPK mengungkap konstruksi perkara, termasuk dugaan keterlibatan para tersangka serta hubungan aliran uang dengan proses pengurusan HGB PT Summarecon di Kabupaten Bogor. (ihd)














