JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengirim kabar menggembirakan terkait insentif pajak bagi sektor swasta yang menciptakan lapangan pekerjaan.
Pada pekan kedua Juli 2024, Airlangga Hartarto memastikan bahwa pemerintah siap memberikan dukungan signifikan melalui insentif pajak bagi perusahaan swasta yang berkomitmen menciptakan lapangan pekerjaan dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM).
Menurut Airlangga, investasi dari sektor swasta memegang peranan penting dalam mendorong transformasi bakat digital di Indonesia.
“Sebanyak 70 persen ekonomi Indonesia bergantung pada sektor swasta dan konsumsi, sementara 25-30 persen berasal dari pendanaan pemerintah melalui anggaran,” ujarnya kepada awak media di Jakarta.
Ia menambahkan bahwa investasi sebesar Rp1.900 triliun dibutuhkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan di masa depan. “Kami meminta sektor swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan, dan pemerintah akan mendukung pengembangan SDM,” tegasnya.
Selain itu, sektor swasta juga akan menerima pengurangan pajak sebagai bentuk dukungan tambahan. “Jika mereka mendukung pelatihan SDM senilai US$1 juta (Rp16,3 miliar), pemerintah akan memberikan insentif pajak sebesar US$2 juta (Rp32,7 miliar) dalam bentuk pengurangan pajak untuk keuntungan dan kerugian mereka,” jelas Airlangga.
Ia memastikan bahwa sektor swasta tidak perlu khawatir akan audit, karena Menteri Keuangan Sri Mulyani telah merancang sistem audit yang lebih mudah untuk mengakses insentif tersebut.
Lebih lanjut, pemerintah juga memberikan insentif untuk inovasi, termasuk penelitian dan pengembangan di bidang digital.
“Jika mereka berinovasi dan bekerja sama dengan BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) untuk kliring, mereka bisa mendapatkan pengurangan pajak sebesar 300 persen,” tambahnya.
Airlangga juga mencontohkan upaya pemerintah mengundang universitas asing untuk beroperasi di Indonesia, seperti Monash University di Bumi Serpong Damai, The University of Western Australia, hingga King’s College London.
“Ini adalah akses bagi sektor swasta untuk menembus inovasi, sementara pemerintah menyediakan infrastruktur berupa kebijakan fiskal,” pungkasnya. (*)
