Sekjen Kemendagri Tekankan Urgensi Politik Desentralisasi dan Pelayanan Publik

Rabu, 21 Februari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JENDELANUSANTARA.COM – Jakarta, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menekankan tentang pentingnya politik desentralisasi dan pelayanan publik. Adapun yang ia maksud soal politik desentralisasi adalah tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

“Mana yang menjadi kewenangan provinsi dan mana yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, mana yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat, itulah strategi pencapaian tujuan bernegara yang disebut dengan politik desentralisasi,” paparnya saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan III Tahun 2024 di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Lebih lanjut, ia menjelaskan, politik desentralisasi di Indonesia sudah diatur dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Bahkan, menurutnya, Indonesia adalah negara yang paling progresif dalam menerapkan politik desentralisasi dibandingkan negara lain.

Salah satu contoh penerapan desentralisasi, di bidang pendidikan misalnya, urusan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan ranah kewenangan pemerintah provinsi. Lalu, untuk urusan perguruan tinggi menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Dalam kesempatan itu, Suhajar juga meminta kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk melindungi kepentingan masyarakat. Hal itu, kata dia, dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan publik yang optimal, seperti mempermudah pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Paspor, akte kelahiran, Surat Keterangan Usaha, hingga Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau sekarang dikenal dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Kita menyaksikan mana pemerintah daerah yang mampu memberikan pelayanan dengan baik dan masyarakatnya merasa bahagia, mana pemerintah daerah yang tidak membangun layanan dengan baik dan masyarakatnya merasa kecewa,” tandasnya.(Wan)

Sumber: Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Kemnaker Siap Fasilitasi Pelatihan bagi Nelayan Banyuwangi
Buka Peluang Pengalaman Kerja Profesional, Kemnaker Rilis Daftar Lolos MagangHub Batch 3A Angkatan II
Integrasikan Program Kesehatan dan Ekonomi, Wamendagri Tekankan Penanganan TBC sebagai Strategi Pemda Tekan Pengangguran
Wiyagus: Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Penting untuk Atasi TBC
Sinergikan Kebijakan Pusat dan Daerah, Wamendagri Bima Arya Minta Pemda Perketat Pengawasan dan Pengendalian Tembakau
Prof Yuddy Chrisnandi Sebut Semua Pihak Harus Hormati Mandat Konstitusi Presiden dalam Menentukan Wakilnya
Buah Konsistensi Kebijakan Berbasis Data, Sumatera Selatan Raih Penghargaan Anindhita Wistara Data 2026
CEO Primaya Hospital Group Raih Outstanding Business Transformation Award 2026 dari EY Entrepreneur Of The Year™ 2026 Indonesia

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 10:47 WIB

Kemnaker Siap Fasilitasi Pelatihan bagi Nelayan Banyuwangi

Sabtu, 14 November 2026 - 10:37 WIB

Buka Peluang Pengalaman Kerja Profesional, Kemnaker Rilis Daftar Lolos MagangHub Batch 3A Angkatan II

Sabtu, 14 November 2026 - 08:04 WIB

Integrasikan Program Kesehatan dan Ekonomi, Wamendagri Tekankan Penanganan TBC sebagai Strategi Pemda Tekan Pengangguran

Jumat, 13 November 2026 - 13:48 WIB

Wiyagus: Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Penting untuk Atasi TBC

Jumat, 13 November 2026 - 13:14 WIB

Sinergikan Kebijakan Pusat dan Daerah, Wamendagri Bima Arya Minta Pemda Perketat Pengawasan dan Pengendalian Tembakau

Berita Terbaru