Rp58,1 Miliar Aset Judi Online Diserahkan Polisi ke Negara, 16 Perkara Telah Inkrah

Kamis, 5 Maret 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menyerahkan uang senilai Rp58,1 miliar hasil eksekusi aset perkara judi online kepada Kejaksaan Agung di Gedung Bareskrim Polri Jakarta, Kamis (5/3/2026). (Jennus)

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menyerahkan uang senilai Rp58,1 miliar hasil eksekusi aset perkara judi online kepada Kejaksaan Agung di Gedung Bareskrim Polri Jakarta, Kamis (5/3/2026). (Jennus)

JENDELANUSANTARA.COM, JakartaDirektorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menyerahkan uang senilai Rp58,1 miliar hasil eksekusi aset perkara judi online kepada Kejaksaan Agung untuk selanjutnya disetorkan sebagai penerimaan negara. Penyerahan dilakukan secara simbolis di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (5/3/2025).

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol. Himawan Bayu Aji menyerahkan dana tersebut kepada perwakilan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Muhammad Irham Fuady. Himawan menjelaskan, langkah itu merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang tata cara penyelesaian harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU), dengan tindak pidana asal perjudian online.

Menurut Himawan, eksekusi aset tersebut merupakan tindak lanjut atas 51 laporan hasil analisis (LHA) yang diterima dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Laporan itu berkaitan dengan transaksi dari 132 situs judi online.

Dari 51 LHA tersebut, Dittipidsiber meningkatkan penanganannya menjadi 27 laporan polisi (LP) dengan total penghentian sementara transaksi senilai Rp255,7 miliar yang tersebar pada 5.961 rekening.

Sebanyak 11 LP masih dalam proses penyidikan dengan total dana yang telah disita mencapai Rp142 miliar dari 359 rekening. Selain itu, dana sebesar Rp1,6 miliar dari 40 rekening juga telah diblokir.

Adapun 16 LP lainnya telah berkekuatan hukum tetap (inkrah). Dari perkara yang telah tuntas tersebut, aparat mengeksekusi dan menyerahkan aset senilai Rp58,1 miliar yang berasal dari 133 rekening untuk disetorkan ke kas negara.

Himawan menegaskan, langkah ini mencerminkan komitmen Polri dalam mendukung program prioritas pemerintah di bidang pemulihan aset (asset recovery) hasil tindak pidana, khususnya judi online.

Ia menilai praktik perjudian daring tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak pada tatanan ekonomi nasional. Karena itu, penegakan hukum tidak berhenti pada pemidanaan pelaku, melainkan dilanjutkan dengan perampasan aset hasil kejahatan untuk negara.

Polri, kata dia, juga mengapresiasi sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait dalam pemberantasan judi online hingga proses penyerahan aset tersebut dapat direalisasikan. (ihd)

Berita Terkait

KPK Ingatkan Modus ‘Jasa Atur Perkara’ di Kasus Bea Cukai, Masyarakat Jangan Mudah Percaya
Komnas HAM Ungkap Keterlibatan Sedikitnya 14 Orang dalam Penyiraman Andrie Yunus
Di Kota Palembang Buang Sampah Sembarangan Kena Denda Rp500 Ribu
Buku Disangkal, Laporan Bergulir: Sengketa ‘Gibran Endgame’ ke Ranah Hukum
KPK Dalami Skema Kuota Haji 2023–2024, Khalid Basalamah Diperiksa sebagai Saksi
Sidang Korupsi Chromebook Tertunda, Kursi Kuasa Hukum Nadiem Kosong
Mangkir dari Panggilan Polda, Perusahaan Diduga Gunakan Tanah Warga Tanpa Ganti Rugi Tuai Kecaman
Ketua Ombudsman Ditangkap Kasus Gratifikasi, Alumni Sebut Cederai Integritas Lembaga

Berita Terkait

Selasa, 28 April 2026 - 21:15 WIB

KPK Ingatkan Modus ‘Jasa Atur Perkara’ di Kasus Bea Cukai, Masyarakat Jangan Mudah Percaya

Senin, 27 April 2026 - 22:23 WIB

Komnas HAM Ungkap Keterlibatan Sedikitnya 14 Orang dalam Penyiraman Andrie Yunus

Senin, 27 April 2026 - 17:55 WIB

Di Kota Palembang Buang Sampah Sembarangan Kena Denda Rp500 Ribu

Jumat, 24 April 2026 - 21:44 WIB

Buku Disangkal, Laporan Bergulir: Sengketa ‘Gibran Endgame’ ke Ranah Hukum

Kamis, 23 April 2026 - 16:43 WIB

KPK Dalami Skema Kuota Haji 2023–2024, Khalid Basalamah Diperiksa sebagai Saksi

Berita Terbaru