Purbaya Yakin Modal Fiskal-Moneter Cukup untuk Pertumbuhan 6 Persen

Rabu, 31 Desember 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Keuangan Purbaya menjawab pertanyaan wartawan di komplek Kantor Kemenkeu Jakarta. (Antara Foto)

Menteri Keuangan Purbaya menjawab pertanyaan wartawan di komplek Kantor Kemenkeu Jakarta. (Antara Foto)

JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta — Pemerintah menatap 2026 dengan keyakinan baru. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, berbagai instrumen kebijakan yang kini tersedia dinilai cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 6 persen pada tahun depan.

Optimisme itu disampaikan Purbaya di tengah pengakuan bahwa perekonomian sempat melambat cukup tajam sepanjang sembilan bulan pertama 2025. Namun, menurut dia, arah kebijakan fiskal dan moneter yang belakangan kian sejalan telah menjadi bekal penting untuk memasuki tahun anggaran 2026.

“Tahun 2026 seharusnya pertumbuhan 6 persen. Tidak terlalu sulit untuk dicapai,” ujar Purbaya dalam taklimat media di Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Salah satu indikator pemulihan, kata Purbaya, terlihat dari membaiknya sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter. Ia mengakui, sebelumnya terdapat kendala dalam penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke perbankan yang umumnya disimpan di Bank Indonesia. Penempatan dana tersebut tidak bergerak secepat yang diproyeksikan akibat belum selarasnya kebijakan kedua otoritas.

“Sekarang sudah dibereskan. Dalam satu bulan terakhir perkembangannya amat baik,” ujarnya. Ke depan, ia meyakini, koordinasi yang makin solid antara pemerintah dan bank sentral akan memberi dorongan tambahan bagi pertumbuhan ekonomi.

Di luar aspek makro, pemerintah juga menaruh perhatian pada iklim investasi. Upaya debottlenecking atau penguraian hambatan investasi disebut berjalan sesuai rencana. Pekan lalu, Purbaya menindaklanjuti dua aduan pengusaha dalam sidang perdana penanganan hambatan investasi melalui Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP).

Sidang serupa, kata dia, akan digelar secara berkala guna memastikan persoalan usaha dapat ditangani secara konkret dan berkelanjutan. Langkah ini diharapkan memperkuat rasa aman berusaha sekaligus meningkatkan kepercayaan investor, baik domestik maupun asing.

“Asing sudah melihat kebijakan itu dan kelihatan makin optimistis. Jika dijalankan secara konsisten, iklim investasi akan bergerak makin baik,” kata Purbaya. Pemerintah, lanjutnya, juga berkomitmen mendeteksi dan memperbaiki regulasi yang dinilai menghambat kegiatan usaha.

Dengan kombinasi kebijakan yang lebih sinkron dan perbaikan iklim investasi, Purbaya menilai target pertumbuhan 6 persen bukan sekadar ambisi, melainkan sasaran yang realistis. “Itu saja sudah cukup untuk tumbuh 6 persen atau bahkan lebih,” ujarnya. (ihd)

Berita Terkait

Purbaya Perketat Pembenahan Pajak, Bidik Rasio Perpajakan 12 Persen
Pimpinan OJK dan Jajaran Ramai-ramai Mundur, Otoritas Pastikan Pengawasan Berjalan
Riset Ekspedisi Patriot: Potensi Ekonomi Transmigrasi Besar, Tata Kelola Berbasis Data Jadi Kunci
Redam PHK, Menkeu Pilih Buka Akses Modal Kerja ketimbang Beri Insentif
PPN 2026 Masih Dikaji, Pemerintah Menunggu Arah Pertumbuhan Ekonomi
Purbaya Pilih Barang UMKM untuk Bencana, Tolak Balpres Ilegal
Bea Keluar Batu Bara Berlaku 2026, Pemerintah Ingin Optimalisasi Penerimaan
Stok Beras Tertinggi dalam Sejarah, Pemerintah Pastikan Tidak Impor Tahun Ini

Berita Terkait

Senin, 9 Februari 2026 - 17:43 WIB

Purbaya Perketat Pembenahan Pajak, Bidik Rasio Perpajakan 12 Persen

Jumat, 30 Januari 2026 - 23:47 WIB

Pimpinan OJK dan Jajaran Ramai-ramai Mundur, Otoritas Pastikan Pengawasan Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 - 19:05 WIB

Purbaya Yakin Modal Fiskal-Moneter Cukup untuk Pertumbuhan 6 Persen

Rabu, 24 Desember 2025 - 12:56 WIB

Riset Ekspedisi Patriot: Potensi Ekonomi Transmigrasi Besar, Tata Kelola Berbasis Data Jadi Kunci

Selasa, 23 Desember 2025 - 20:06 WIB

Redam PHK, Menkeu Pilih Buka Akses Modal Kerja ketimbang Beri Insentif

Berita Terbaru