Pernyataan itu disampaikan Sheikh Mohammed dalam wawancara dengan jurnalis Inggris Piers Morgan yang ditayangkan Selasa (29/9/2026). Ia mengatakan, serangan terhadap fasilitas sipil di Gaza tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun.
”Apa yang telah dilakukan di Gaza adalah kejahatan perang dan siapa pun yang bertanggung jawab atas hal itu adalah penjahat perang,” kata Sheikh Mohammed.
Ia menyoroti serangan terhadap rumah sakit dan sekolah di Gaza. Menurut dia, berbagai alasan yang dikemukakan untuk membenarkan operasi militer Israel tidak dapat menghapus persoalan tersebut.
”Apa pun pembenaran dan argumennya, tidak ada yang dapat membenarkan hal itu,” ujarnya.
Sheikh Mohammed juga menilai Netanyahu menjadikan Qatar sebagai sasaran kritik politik untuk mengalihkan perhatian dari tindakan pemerintah Israel di Gaza. Pernyataan itu muncul ketika Qatar masih berupaya memainkan peran sebagai perantara dalam konflik regional.
Hubungan Qatar dan Israel semakin tegang setelah serangan Israel ke Doha pada 9 September 2025. Serangan itu menargetkan anggota Hamas yang berada di Qatar ketika pembicaraan mengenai gencatan senjata tengah berlangsung. Lima anggota Hamas dan seorang anggota pasukan keamanan Qatar tewas dalam serangan tersebut.
Sheikh Mohammed kembali mengecam serangan tersebut. Menurut dia, Qatar justru diserang ketika sedang menjalankan fungsi mediasi untuk mencari jalan keluar dari perang Gaza.
”Kami diserang oleh Israel ketika kami sedang melakukan mediasi. Netanyahu telah melewati batas, sebagaimana sebelumnya dia juga telah melewati batas-batas lainnya,” katanya.
Pemerintah Qatar sebelumnya menegaskan bahwa serangan terhadap Doha merupakan serangan terhadap wilayah negara yang sedang menjalankan fungsi mediator. Perdana Menteri Qatar juga menyampaikan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa serangan itu menewaskan anggota keamanan Qatar dan terjadi di kawasan yang digunakan untuk menampung delegasi perunding.
Meski mengalami serangan langsung, Sheikh Mohammed mengatakan Qatar tidak akan meninggalkan jalur diplomasi. Ia menilai komunikasi tertutup dengan pihak-pihak yang berkonflik masih menjadi salah satu instrumen penting untuk membuka peluang penyelesaian.
”Kami berusaha sebaik mungkin untuk memberikan masukan terbaik kepada Pemerintah AS mengenai cara mencapai solusi serta kepada pihak Iran,” ujarnya.
Dalam persoalan konflik yang lebih luas di kawasan, Sheikh Mohammed menyebut setidaknya tiga isu yang perlu ditangani untuk membuka jalan menuju penurunan ketegangan.
Pertama, persoalan program nuklir Iran dan sanksi terhadap negara tersebut. Kedua, jaminan kebebasan navigasi di Selat Hormuz berdasarkan hukum internasional. Ketiga, penataan kembali mekanisme keamanan regional yang melibatkan Iran dan negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC).
Menurut dia, mekanisme keamanan baru di kawasan Teluk tidak dapat dibangun hanya melalui pendekatan militer. Dialog antara Iran dan negara-negara GCC diperlukan untuk menyusun prinsip hubungan bertetangga, termasuk non-intervensi dan non-agresi.
Kerja sama di bidang energi, ekonomi, perdagangan, dan bisnis juga dinilai penting untuk membangun kepentingan bersama di kawasan. Posisi Qatar sebagai mediator tetap diarahkan untuk membuka ruang dialog tersebut, termasuk dalam komunikasi tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Upaya mediasi Qatar terkait Washington-Teheran masih berlangsung hingga akhir September 2026.
Dengan demikian, di tengah meningkatnya ketegangan antara Israel, Iran, dan sejumlah negara di kawasan, Doha memilih mempertahankan jalur diplomasi. Bagi Qatar, peran mediator tetap menjadi instrumen untuk mendorong penyelesaian konflik melalui perundingan, meskipun posisi itu menghadapkan negara tersebut pada risiko politik dan keamanan. (Anadolu/ihd)
