JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta — Kementerian Agama siap mengerahkan jejaring kelembagaannya di seluruh Indonesia untuk mendukung perluasan perlindungan sosial. Jejaring tersebut mencakup 5.917 Kantor Urusan Agama (KUA), penyuluh agama, penghulu, madrasah, perguruan tinggi, hingga lembaga pendidikan keagamaan.
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, luasnya struktur Kementerian Agama menjadi modal penting untuk menjangkau masyarakat hingga tingkat paling bawah. Kementerian Agama memiliki hampir 4.000 satuan kerja yang tersebar dari tingkat pusat hingga daerah.
”Kita memiliki hampir 4.000 satker di seluruh Indonesia, menggurita dari pusat sampai ke bawah. 5.917 KUA ini bertembaran di seluruh kecamatan di seluruh Indonesia,” ujar Nasaruddin dalam Rapat Tingkat Menteri tentang Perluasan Perlindungan Sosial dan Rencana Implementasi 2027 di Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Selain jaringan KUA, Kementerian Agama memiliki 88.114 madrasah dengan dukungan 810.519 guru agama dari berbagai agama. Jumlah peserta didik yang berada dalam ekosistem pendidikan tersebut mencapai 10.378.914 siswa.
Jejaring itu masih ditambah dengan 58 perguruan tinggi keagamaan yang tersebar di berbagai daerah. Menurut Nasaruddin, sebaran kelembagaan dan sumber daya manusia tersebut dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses perlindungan sosial.
Perluasan perlindungan sosial menjadi salah satu agenda pemerintah yang didukung melalui pembaruan data dan digitalisasi layanan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa proses pemutakhiran data baru mencapai sekitar 33 persen.
Pemerintah menargetkan sekitar 48 juta keluarga terdaftar dalam sistem Perlindungan Sosial Digital pada 2027. Target tersebut membutuhkan perluasan akses sekaligus pendampingan bagi masyarakat yang menghadapi keterbatasan dalam menggunakan layanan digital.
Penasihat Khusus Presiden sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah membutuhkan Agen Perlindungan Sosial untuk membantu masyarakat melakukan registrasi. Agen diperlukan terutama bagi warga yang tidak dapat mengakses layanan digital secara mandiri.
Kelompok lansia, penyandang disabilitas, serta masyarakat yang tidak memiliki atau kesulitan menggunakan perangkat digital menjadi bagian dari kelompok yang membutuhkan pendampingan. Agen membantu warga mengakses sistem, sedangkan penilaian mengenai kelayakan penerima manfaat dilakukan oleh sistem.
Dalam konteks itu, jaringan Kementerian Agama dinilai dapat menjadi salah satu saluran untuk memperluas jangkauan layanan. KUA, penyuluh agama, penghulu, serta satuan pendidikan dan lembaga keagamaan berhubungan langsung dengan masyarakat di berbagai daerah.
Nasaruddin mengatakan Kementerian Agama siap mendukung agenda tersebut. Menurut dia, karakter jaringan Kementerian Agama yang luas dan berjenjang memungkinkan dukungan dilakukan secara terkoordinasi hingga tingkat masyarakat.
”Dengan demikian, potensi atau struktur Kementerian Agama ini, mesin pemerintah yang paling bisa dimanfaatkan, paling masif, paling efektif one command ini adalah Kementerian Agama. Karena itu, insyaallah kami Kementerian Agama siap mendukung pekerjaan Pak Luhut ini,” kata Nasaruddin. (ihd)
