JENDELANUSANTARA.COM, Yogyakarta – Kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia mulai memberi perhatian terhadap keluarga dalam proses reintegrasi mantan narapidana terorisme. Namun, posisi keluarga pelaku terorisme belum secara eksplisit ditempatkan sebagai kelompok sasaran khusus dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.
Dalam dokumen program penanggulangan terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mencatat adanya bantuan sosial bagi keluarga eks-napiter. BNPT juga mendorong keterlibatan pemerintah daerah hingga tingkat desa dan kelurahan untuk mengidentifikasi kebutuhan selama proses reintegrasi, terutama yang berkaitan dengan keluarga dan anak.
Di sisi lain, UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 secara eksplisit mengatur sasaran deradikalisasi. Kelompok tersebut meliputi tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana terorisme, serta orang atau kelompok yang telah terpapar paham radikal terorisme. Keluarga pelaku tidak disebut sebagai kelompok sasaran tersendiri.
Keluarga Pelaku Dinilai Rentan Terpapar Kembali
Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian karena keluarga merupakan lingkungan terdekat pelaku dan dapat berhadapan dengan risiko stigma, diskriminasi, hingga kerentanan terhadap paparan kembali.
Dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. Surwandono, M.Si., menilai penanggulangan terorisme tidak cukup hanya berfokus pada individu pelaku. Menurutnya, keluarga perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari lingkungan sosial yang dapat memengaruhi keberlanjutan proses deradikalisasi dan pencegahan rekrutmen kembali.
Surwandono menjelaskan, kategori insentif seperti kompensasi, restitusi, rehabilitasi, dan bantuan selama ini lebih diarahkan kepada korban terorisme. Berdasarkan salah satu penelitiannya, ia mencatat belum adanya pengaturan insentif yang secara khusus menyasar keluarga pelaku dalam dua undang-undang terkait.
“Stigma, diskriminasi, dan marginalisasi sosial-ekonomi terhadap keluarga pelaku dapat membuat mereka rentan untuk direkrut kembali,” ujar Surwandono saat dihubungi pada Kamis (01/10).
Karena itu, ia menilai deradikalisasi akan lebih berkelanjutan apabila dukungan tidak hanya diarahkan kepada pelaku, tetapi juga menjangkau keluarga dan jejaring sosial di sekitarnya.
Deradikalisasi Perlu Bergeser ke Pendekatan Ekosistem
Surwandono mengusulkan pergeseran dari deradikalisasi individu menuju pendekatan ekosistem yang melibatkan keluarga, komunitas, jejaring sosial, dan negara.
Menurutnya, insentif damai dapat berupa dukungan reintegrasi sosial-ekonomi, psikologis, keagamaan, dan sosial yang dirancang secara terkoordinasi. Pendekatan tersebut diperlukan agar proses deradikalisasi tidak berhenti pada perubahan sikap individu, tetapi juga memperkuat lingkungan sosial setelah pelaku kembali ke masyarakat.
Ia juga mencatat adanya inisiatif dari organisasi masyarakat yang bergerak di luar rancangan hukum formal. Muhammadiyah, misalnya, disebut telah membuka akses perguruan tinggi, bantuan sosial, dan dukungan riset filantropi untuk mendukung deradikalisasi. Sementara itu, Nahdlatul Ulama disebut menyalurkan bantuan kemanusiaan dan ekonomi, zakat produktif, serta bimbingan keagamaan moderat.
Menurut Surwandono, dukungan terhadap keluarga pelaku justru lebih banyak datang dari organisasi masyarakat. Sementara itu, dukungan pemerintah dan masyarakat umum dinilai masih perlu diperkuat.
Dorong Insentif Damai Masuk Regulasi
“Pemulihan sosial dapat melengkapi penegakan hukum dengan mengurangi stigma dan membuka jalan praktis bagi keluarga pelaku untuk kembali ke masyarakat,” imbuhnya.
Surwandono juga merekomendasikan dukungan politik yang lebih kuat serta integrasi insentif damai ke dalam regulasi resmi. Dukungan tersebut dapat mencakup layanan psikososial, keagamaan, pendidikan, dan pekerjaan.
Menurutnya, pencegahan jangka panjang perlu memperhatikan keluarga dan jejaring sosial tanpa mengurangi perlindungan serta dukungan yang diberikan kepada korban terorisme. Dengan demikian, upaya deradikalisasi tidak hanya bekerja pada level individu, tetapi juga membangun ekosistem sosial yang lebih aman, inklusif, dan mampu mencegah rekrutmen kembali. (gla)
Sumber : Humas Umy
