JENDELANUSANTARA.COM, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah daerah sebagai pengungkit utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Gubernur Jihan Nurlela saat membuka Rapat Koordinasi Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) dalam rangka Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Tahun 2027, di Ruang Abung Balai Keratun, Selasa (21/7/2026).
Mengawali sambutannya, Wagub Jihan menyampaikan rasa syukur dan bangga atas capaian Provinsi Lampung dalam ajang Anugerah Adinata Syariah 2026. Dalam ajang nasional tersebut, Provinsi Lampung sukses memboyong penghargaan pada tiga kategori, yaitu Peringkat Kelima Kategori Pertumbuhan Pelaku Usaha Bersertifikasi Halal, Penghargaan Kategori Nilai Ekspor Halal, serta Kategori Khusus The New Emerging Sharia Economic Region.
”Alhamdulillah, pertama saya sampaikan rasa bangga dan rasa syukur luar biasa. Saya mohon izin kemarin mewakili Bapak Ibu sekalian dalam menerima penghargaan dari KDEKS Pusat (KNEKS). Dan rasa bangga sekali lagi saya sampaikan, kita dapat penghargaan The New Emerging as a Sharia Economic Region ya. Jadi daerah pengembang utama ekonomi syariah yang baru,” ujar Wagub.
Wagub menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukanlah akhir dari pencapaian, melainkan modal awal dan pemacu semangat untuk menuntaskan target-target pembangunan ke depan.
”Artinya ini prestasi yang patut kita berikan penghargaan bersama, karena sebelumnya mungkin belum pada pencapaian saat ini. Dan ini saya sampaikan, ini adalah kerja sama yang baik, kerja awal yang baik untuk kita bisa mencapai target-target selanjutnya di kemudian hari,” tegasnya.
Wagub Jihan selanjutnya menjelaskan bahwa ekonomi syariah saat ini telah berkembang menjadi ekosistem ekonomi global yang mengedepankan keadilan, keberlanjutan, etika bisnis, serta inklusivitas. Sektor ini juga memegang peranan strategis dalam mendukung capaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
”Kita perlu memahami bahwa hari ini ekonomi syariah itu bukan sekadar agenda dari negara-negara muslim saja. Bukan sekadar suatu agenda untuk pemenuhan administrasi daerah untuk mencapai target-target atau penghargaan-penghargaan, tetapi lebih dari itu ini juga sebagai instrumen kita semua untuk mendukung dalam pertumbuhan ekonomi 8 persen di Indonesia,” ungkap Jihan.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub memaparkan lima potensi besar yang dimiliki Provinsi Lampung untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi syariah terdepan di Pulau Sumatra. Potensi tersebut meliputi status Lampung sebagai lumbung pangan nasional penopang halal value chain, keberadaan ekosistem UMKM yang tumbuh pesat, jaringan pesantren yang luas, potensi ekspor komoditas unggulan (kopi, lada, kakao, pisang, dan udang), serta optimasi pengelolaan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) produktif.
Meski demikian, Wagub mengingatkan pentingnya sikap realistis dalam menghadapi tantangan pengembangan ekosistem syariah secara menyeluruh. Menurutnya, keberhasilan ekonomi syariah tidak hanya dihitung dari jumlah lembaga keuangan, melainkan keterhubungan seluruh rantai nilai.
”Ekosistem ekonomi syariah ini tidak cukup hanya diukur dari bertambahnya lembaga keuangan syariah saja. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana seluruh rantai nilai saling berhubungan, saling berkesinambungan, saling berintegrasi, nyambung gitu antara satu sama lain. Artinya sertifikasi halal harus meningkat, pembiayaan syariah harus semakin mudah diakses, literasi ekonomi syariah masyarakat juga harus semakin baik, digitalisasi harus dimanfaatkan dengan sebetul-betulnya dengan seoptimal-optimalnya, dan industri halal harus semakin kompetitif di Provinsi Lampung,” papar Wagub.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Wagub Jihan menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung agar dapat bekerja secara terintegrasi dalam satu orkestrasi pembangunan, termasuk mendorong penguatan sektor pariwisata halal.
”Seluruh perangkat daerah harus bekerja dalam satu orkestrasi pembangunan, mulai dari Dinas UMKM, Dinas Pertanian, Koperasi, Perkebunan, Peternakan, semua dinas termasuk Pariwisata. Saya bilang pariwisata kita seharusnya nanti di target selanjutnya kita dapat kategori penghargaan di bidang pariwisata halal ya, karena Pak Gubernur sendiri juga sedang giat, concern menata pariwisata kita,” tambahnya.
Mengakhiri sambutannya, Wagub Jihan menekankan pentingnya kedisiplinan administrasi serta berharap dokumen RAD 2027 yang disusun dapat berlaku secara efektif dan implementatif di lapangan.
”Saya berharap Rencana Aksi Daerah KDEKS yang kita susun hari ini benar-benar menjadi dokumen yang implementatif, memiliki target yang terukur, indikatornya jelas, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Dan mari kita jadikan Lampung bukan hanya sebagai daerah yang berpotensi secara ekonomi syariah, tetapi sebagai daerah provinsi yang mampu menghadirkan praktik-praktik terbaik pembangunan ekonomi syariah yang inklusif, yang produktif, dan juga berkelanjutan,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif KDEKS Provinsi Lampung H. Ardiansyah mengungkapkan, pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam merumuskan arah kebijakan dan program pengembangan ekonomi syariah di daerah. Ardiansyah mengatakan bahwa keberhasilan penguatan ekosistem syariah di Lampung tidak dapat ditopang oleh satu instansi saja, melainkan memerlukan komitmen kolektif dari seluruh elemen.
”Sebagai wadah koordinasi lintas sektor, KDEKS memiliki peran dalam mengintegrasikan berbagai inisiatif pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang telah dilaksanakan oleh masing-masing instansi. Oleh karena itu, keberhasilan pengembangan ekonomi syariah tidak hanya ditentukan oleh satu lembaga tetapi sangat bergantung pada komitmen, kolaborasi, dan sinergi seluruh anggota KDEKS beserta para mitra strategisnya,” ungkapnya.
Terkait pangsa pasar (market share) dan pertumbuhan keuangan syariah, Ardiansyah optimistis bahwa potensi pasar syariah di Provinsi Lampung masih sangat luas untuk terus dikembangkan.
”Kami menggarisbawahi bahwa meskipun market share dan pertumbuhan ekonomi syariah kita masih belum besar, tapi justru itu adalah merupakan peluang, merupakan tantangan, dan merupakan pasar yang masih sangat mungkin bisa diraih oleh kita semua agar pertumbuhan dan market share daripada ekonomi dan keuangan syariah ini baik itu secara nasional maupun di Lampung akan semakin lebih besar,” ujarnya.(lsi)
Sumber : PemprovLampung
