Pemindaian Iris untuk Imbalan Uang, Wali Kota Bekasi Ingatkan Warga Soal Bahaya Data Biometrik

Senin, 5 Mei 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto

JENDELANUSANTARA.COM, Kota Bekasi – Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menyatakan dukungan penuh atas langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang membekukan sementara aktivitas Worldcoin dan World ID di Kota Bekasi. Keputusan ini diambil karena adanya kekhawatiran terkait pengumpulan data biometrik warga, khususnya pemindaian retina atau iris mata.

“Saya mendukung langkah Komdigi untuk menghentikan kegiatan Worldcoin di Bekasi. Kita harus berhati-hati, karena belum ada jaminan keamanan data yang jelas. Jangan sampai masyarakat dirugikan, harus ada mitigasi yang tepat” ujar Tri.

Tri mengungkapkan bahwa sejumlah warga Bekasi telah mengikuti pemindaian iris mata menggunakan alat khusus berbentuk bola (Orb), dan setelahnya diberi imbalan uang tunai antara Rp300 ribu hingga Rp800 ribu.

“Warga tertarik karena dijanjikan uang, padahal mereka tidak tahu data matanya akan digunakan untuk apa. Ini sangat berisiko,” tegasnya.

Ia menambahkan, jika data biometrik ini disalahgunakan, dampaknya bisa sangat fatal. Warga bisa saja kehilangan akses terhadap layanan penting seperti perbankan dan pererasan alat komunikasi.

Sebagai Walikota, dirinya merasa bertanggung jawab untuk melindungi warga dari potensi ancaman penyalahgunaan data pribadi, terutama jika belum ada kepastian hukum dari pihak penyelenggara.

“Kami akan terus pantau dan koordinasi dengan pemerintah pusat agar warga terhindar dari uji coba teknologi yang belum jelas manfaat dan keamanannya,” lanjutnya.

Tri juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada dan tidak sembarangan menyerahkan data pribadi, apalagi data sensitif seperti biometrik, kepada pihak yang belum jelas izinnya.

Diketahui, Worldcoin juga mendapat sorotan di berbagai negara seperti Kenya, Prancis, Jerman, dan India, karena isu serupa soal keamanan data dan perlindungan privasi.(Nad)

Sumber: Diskominfostandi

Berita Terkait

DPRD Bekasi Panggil Manajemen RSUD, Soroti Dugaan Tunggakan Premi BPJS Karyawan
Wamendagri Apresiasi Pelaksanaan WFH di Lingkungan Pemkot Bekasi
Kebijakan WFH di Bekasi Berbuah Efisiensi Energi dan Anggaran
DPRD Bekasi Dorong Regulasi Hunian Vertikal Transparan, Sasar Perda Inisiatif
Korban Jiwa Bertambah, Pemkot Bekasi Percepat Penanganan Pascakebakaran SPBE
Pemkot Bekasi Dorong Skrining Rutin untuk Tekan Angka Kanker Leher Rahim
Bapemperda DPRD Bekasi Fokus Susun Raperda Perlindungan Masyarakat dan Ketertiban Sosial
Kick Off Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Digelar di Bekasi, Fokus Ciptakan SDM Unggul

Berita Terkait

Sabtu, 11 April 2026 - 11:37 WIB

DPRD Bekasi Panggil Manajemen RSUD, Soroti Dugaan Tunggakan Premi BPJS Karyawan

Jumat, 10 April 2026 - 17:58 WIB

Wamendagri Apresiasi Pelaksanaan WFH di Lingkungan Pemkot Bekasi

Jumat, 10 April 2026 - 14:13 WIB

Kebijakan WFH di Bekasi Berbuah Efisiensi Energi dan Anggaran

Jumat, 10 April 2026 - 10:25 WIB

DPRD Bekasi Dorong Regulasi Hunian Vertikal Transparan, Sasar Perda Inisiatif

Jumat, 10 April 2026 - 08:26 WIB

Korban Jiwa Bertambah, Pemkot Bekasi Percepat Penanganan Pascakebakaran SPBE

Berita Terbaru