Pemerintah Daerah Didesak Aktif Mengendalikan Inflasi melalui Pengawasan HET

Senin, 11 November 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta – Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) fokus pada pengendalian Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagai langkah strategis mengendalikan inflasi. Menurutnya, HET harus dikontrol secara optimal untuk menghindari fluktuasi harga yang terjadi dari minggu ke minggu.

“Nah, bagaimana ini bisa mengatasinya supaya kita tidak dari minggu ke minggu tidak ada perubahan,” ujar Tomsi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (11/11/2024).

Tomsi juga mengingatkan Pemda agar terus memantau harga-harga yang berpotensi bergejolak. Dengan langkah tersebut, Pemda dapat merespons secara cepat terhadap fluktuasi harga yang signifikan pada barang-barang kebutuhan pokok.

Berdasarkan laporan dari Perum Bulog, pemerintah mencatat masih adanya peluang komoditas seperti gabah di beberapa wilayah yang harganya bisa di bawah harga acuan. Penyerapan gabah di wilayah-wilayah tersebut diharapkan mampu menambah cadangan beras di Bulog, yang nantinya dapat digunakan untuk mengintervensi harga beras agar di tingkat konsumen tetap stabil.

Selain itu, harga bawang merah menunjukkan tren peningkatan meskipun masih dalam batas harga acuan. Pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap harga gula yang dilaporkan meningkat di beberapa daerah.

Tomsi Tohir meminta agar pada pertemuan minggu berikutnya, dapat disampaikan laporan perkembangan terkait hasil intervensi, termasuk penurunan harga beras dan dampaknya terhadap cadangan pangan nasional.

“Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa menyampaikan kembali laporan update terkait dengan upaya mengendalikan harga beras di tingkat konsumen,” pungkasnya.

Sebagai informasi, kenaikan inflasi secara year to date (Januari-Oktober 2024) sebesar 0,82 persen. Adapun komoditas seperti rokok kretek mesin, emas perhiasan, kopi bubuk, daging ayam ras, ikan segar, beras, dan bawang merah kerap memberikan andil inflasi terbesar pada rentang Januari-Oktober 2024. Sebaliknya, komoditas seperti tomat, cabai merah, telur ayam ras, dan cabai rawit kerap memberikan andil deflasi pada periode yang sama.

Dalam kesempatan itu, dibeberkan juga 10 provinsi dengan inflasi terendah, yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Papua, Nusa Tenggara Timur, Papua Selatan, Bengkulu, dan Nusa Tenggara Barat.

Sedangkan 10 provinsi dengan inflasi tertinggi yaitu Papua Tengah, Papua Pegunungan, Selawesi Utara, Bali, Kepulauan Riau, Maluku Utara, Kalimantan Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua Barat Daya.(Wan)

Sumber: Puspen Kemendagri

Berita Terkait

‘Teladan Sang Menteri’, Potret Moderasi Kepemimpinan Nasaruddin Umar Diluncurkan
Kemendagri Minta Pemda NTT Kendalikan Belanja dan Perkuat Pendapatan
Misi Kemanusiaan Praja IPDN: Bersihkan Lumpur Hingga 5 Meter di Aceh Tamiang
Mendagri Muhammad Tito Karnavian Dorong Pemda Respons Cepat Tekanan Inflasi di Daerah
Normalisasi Distribusi Dorong Perbaikan Inflasi di Wilayah Terdampak Bencana
Penanggulangan TBC Jadi Prioritas, Wamendagri Wiyagus Tekankan Kepemimpinan Daerah
KPK Soroti Ketidakhadiran Saksi dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai
Anggaran Tambahan Rp24,8 Triliun Diusulkan, Kemenag Dorong Kesetaraan Madrasah

Berita Terkait

Senin, 6 April 2026 - 20:51 WIB

‘Teladan Sang Menteri’, Potret Moderasi Kepemimpinan Nasaruddin Umar Diluncurkan

Senin, 6 April 2026 - 20:46 WIB

Kemendagri Minta Pemda NTT Kendalikan Belanja dan Perkuat Pendapatan

Senin, 6 April 2026 - 20:29 WIB

Misi Kemanusiaan Praja IPDN: Bersihkan Lumpur Hingga 5 Meter di Aceh Tamiang

Senin, 6 April 2026 - 16:43 WIB

Mendagri Muhammad Tito Karnavian Dorong Pemda Respons Cepat Tekanan Inflasi di Daerah

Senin, 6 April 2026 - 15:18 WIB

Normalisasi Distribusi Dorong Perbaikan Inflasi di Wilayah Terdampak Bencana

Berita Terbaru