JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta — Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan komitmen pemerintah memperkuat satuan pendidikan binaan Kementerian Agama melalui usulan tambahan anggaran tahun 2026 sebesar Rp24,8 triliun. Dana tersebut diarahkan untuk memperkecil kesenjangan kualitas antara madrasah dan sekolah umum.
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) Bidang Pendidikan yang digelar secara daring bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sabtu (4/4/2026).
Menurut Nasaruddin, tambahan anggaran merupakan langkah strategis untuk memastikan pendidikan keagamaan berjalan seiring dengan agenda pembangunan nasional, termasuk visi Asta Cita yang diusung Presiden. “Tidak boleh ada lagi ketimpangan antara madrasah dan sekolah umum. Semua harus setara karena menyangkut hak anak bangsa,” ujarnya.
Ia merinci, alokasi anggaran tersebut mencakup revitalisasi satuan pendidikan sebesar Rp13,7 triliun, digitalisasi pembelajaran Rp10,9 triliun, bantuan buku tulis gratis Rp159 miliar, serta program Sekolah Unggul Garuda Transformasi senilai Rp22,9 miliar.
Revitalisasi Ribuan Lembaga Pendidikan
Program revitalisasi menjadi prioritas utama dengan sasaran 7.131 lembaga pendidikan. Rinciannya meliputi 6.973 madrasah, 128 sekolah Kristen, 13 sekolah Katolik, 9 sekolah Hindu, dan 8 sekolah Buddha.
Nasaruddin menyoroti masih banyaknya kondisi sarana dan prasarana madrasah yang membutuhkan perbaikan serius. Ia menilai kualitas infrastruktur pendidikan mencerminkan keberpihakan negara terhadap sektor pendidikan keagamaan.
Akses Program Makan Bergizi Masih Terbatas
Selain itu, perhatian juga diarahkan pada perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Saat ini, cakupan program tersebut di madrasah dan pondok pesantren baru mencapai 10–12 persen, jauh tertinggal dibandingkan sekolah umum yang ditargetkan mencapai 80 persen.
Menurut Nasaruddin, peserta didik di madrasah dan pesantren justru termasuk kelompok yang membutuhkan dukungan gizi lebih besar. Ia menilai pesantren memiliki kesiapan dalam mengelola program tersebut, terutama melalui sistem dapur mandiri dan pola makan bersama yang telah berjalan.
“Pesantren memiliki ekosistem yang relatif siap dan aman untuk mendukung program MBG,” katanya.
Kementerian Agama berharap usulan tambahan anggaran ini mendapat persetujuan pemerintah guna mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan keagamaan yang lebih inklusif dan berdaya saing. (ihd)
