KPK Tetapkan Lima Tersangka Korupsi EDC BRI, Ini Daftar Namanya

Rabu, 9 Juli 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan mesin electronic data capture (EDC) pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang terjadi dalam kurun 2020–2024. Nilai kerugian negara yang ditimbulkan dari proyek senilai Rp2,1 triliun itu ditaksir mencapai sedikitnya Rp744,5 miliar.

Lima tersangka itu adalah mantan Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto (CBH), Direktur Utama PT Allo Bank Indonesia Tbk Indra Utoyo (IU), SEVP Manajemen Aktiva dan Pengadaan BRI Dedi Sunardi (DS), Direktur Utama PT Pasifik Cipta Solusi (PCS) Elvizar (EL), dan Direktur Utama PT Bringin Inti Teknologi (BIT) Rudy S. Kartadidjaja (RSK).

“Para tersangka diduga bersama-sama melakukan pengadaan secara tidak transparan dan tidak sesuai ketentuan. Tindakan tersebut memperkaya diri sendiri dan orang lain, serta menyebabkan kerugian keuangan negara,” kata Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (9/7/2025).

KPK menjerat kelimanya dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengembangan Kasus

Sebelumnya, KPK menggeledah dua lokasi utama, yakni kantor pusat BRI di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Gatot Subroto, Jakarta, pada 26 Juni 2025. Dari hasil penggeledahan, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan perangkat elektronik yang terkait dengan pengadaan mesin EDC.

Sehari kemudian, KPK mengumumkan dimulainya penyidikan baru terkait proyek ini. Pada 30 Juni 2025, nilai proyek dipublikasikan sebesar Rp2,1 triliun. Dalam proses penyidikan, KPK juga telah mencegah 13 orang bepergian ke luar negeri.

Mereka yang dicegah antara lain berinisial CBH, IU, DS, MI, AJ, IS, AWS, IP, KS, ELV, NI, RSK, dan SRD.

KPK menyatakan proses penyidikan akan terus berlanjut. Keterlibatan pihak swasta seperti PT PCS dan PT BIT dalam pengadaan mesin EDC juga akan ditelusuri lebih lanjut. (ihd)

Berita Terkait

Tersangka Korupsi ATR/BPN Klaim Setor Rp70 Miliar untuk Muktamar NU
KMP Minta Kejelasan Penanganan Dugaan Korupsi DBHP Purwakarta 2016–2025
Dua Bupati Divonis Lima Tahun Penjara Karena Korupsi di Hari yang Sama
Jokowi Tunjukkan Ijazah SD hingga Sarjana di Ruang Sidang, Roy Suryo Menyaksikan
Jokowi Hadir di PN Jakarta Timur, Mengaku Bawa Dokumen Ijazah Asli
Prabowo Berhentikan Listyo Sigit dari KSP, Tunjuk Ariyo Windutomo sebagai Plt
Prabowo Sudah Tahu Disadap oleh Listyo Sigit dan Dua Jenderal Polri
Perjuangkan HPN Inklusif, Firdaus Diberhentikan, SMSI Desak Dewan Pers Turun Tangan

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 09:24 WIB

Tersangka Korupsi ATR/BPN Klaim Setor Rp70 Miliar untuk Muktamar NU

Selasa, 17 November 2026 - 13:25 WIB

KMP Minta Kejelasan Penanganan Dugaan Korupsi DBHP Purwakarta 2016–2025

Selasa, 10 November 2026 - 18:14 WIB

Dua Bupati Divonis Lima Tahun Penjara Karena Korupsi di Hari yang Sama

Kamis, 5 November 2026 - 18:43 WIB

Jokowi Tunjukkan Ijazah SD hingga Sarjana di Ruang Sidang, Roy Suryo Menyaksikan

Kamis, 5 November 2026 - 11:00 WIB

Jokowi Hadir di PN Jakarta Timur, Mengaku Bawa Dokumen Ijazah Asli

Berita Terbaru