KPK Telusuri Aliran Dana Pemerasan TKA Era Tiga Menteri

Selasa, 22 Juli 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (net)

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (net)

JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan pemerasan dalam pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Fokus penyidikan diarahkan pada aliran uang dari para agen kepada sejumlah pegawai aktif maupun mantan pejabat kementerian.

Pada Selasa (22/7/2025), KPK memeriksa aparatur sipil negara (ASN) bernama Rizaldi Indra Janu sebagai saksi. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengonfirmasi keterangannya terkait proses pengurusan RPTKA serta dugaan aliran dana yang mengalir ke sejumlah pihak di Kemenaker.

“Saksi hadir dan didalami pengetahuannya mengenai pengurusan RPTKA, serta dugaan aliran uang dari para agen kepada pegawai maupun eks pejabat Kemenaker,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, pada 5 Juni 2025, KPK mengumumkan penetapan delapan tersangka dalam perkara ini. Mereka adalah ASN di Kementerian Ketenagakerjaan, yakni Suhartono, Haryanto, Wisnu Pramono, Devi Anggraeni, Gatot Widiartono, Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, dan Alfa Eshad.

Lembaga antikorupsi itu menyebut, para tersangka diduga mengumpulkan uang mencapai Rp53,7 miliar dalam kurun waktu 2019–2024 melalui praktik pemerasan terhadap pemohon RPTKA.

Menurut KPK, RPTKA merupakan dokumen wajib yang harus diterbitkan Kemenaker sebelum tenaga kerja asing (TKA) dapat memperoleh izin kerja dan izin tinggal di Indonesia. Jika pengurusan dokumen tersebut macet, perusahaan pemohon berisiko terkena denda hingga Rp1 juta per hari. Celah inilah yang dimanfaatkan para tersangka untuk meminta uang kepada pemohon.

KPK juga menyebut dugaan praktik pemerasan ini telah berlangsung sejak periode Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Abdul Muhaimin Iskandar (2009–2014), berlanjut pada masa Hanif Dhakiri (2014–2019), hingga Ida Fauziyah (2019–2024).

“Kami akan terus menelusuri dugaan praktik ini secara menyeluruh, termasuk menelusuri siapa saja yang menikmati aliran dana,” ujar Budi. (ihd)

Berita Terkait

Tersangka Korupsi ATR/BPN Klaim Setor Rp70 Miliar untuk Muktamar NU
KMP Minta Kejelasan Penanganan Dugaan Korupsi DBHP Purwakarta 2016–2025
Dua Bupati Divonis Lima Tahun Penjara Karena Korupsi di Hari yang Sama
Jokowi Tunjukkan Ijazah SD hingga Sarjana di Ruang Sidang, Roy Suryo Menyaksikan
Jokowi Hadir di PN Jakarta Timur, Mengaku Bawa Dokumen Ijazah Asli
Prabowo Berhentikan Listyo Sigit dari KSP, Tunjuk Ariyo Windutomo sebagai Plt
Prabowo Sudah Tahu Disadap oleh Listyo Sigit dan Dua Jenderal Polri
Perjuangkan HPN Inklusif, Firdaus Diberhentikan, SMSI Desak Dewan Pers Turun Tangan

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 09:24 WIB

Tersangka Korupsi ATR/BPN Klaim Setor Rp70 Miliar untuk Muktamar NU

Selasa, 17 November 2026 - 13:25 WIB

KMP Minta Kejelasan Penanganan Dugaan Korupsi DBHP Purwakarta 2016–2025

Selasa, 10 November 2026 - 18:14 WIB

Dua Bupati Divonis Lima Tahun Penjara Karena Korupsi di Hari yang Sama

Kamis, 5 November 2026 - 18:43 WIB

Jokowi Tunjukkan Ijazah SD hingga Sarjana di Ruang Sidang, Roy Suryo Menyaksikan

Kamis, 5 November 2026 - 11:00 WIB

Jokowi Hadir di PN Jakarta Timur, Mengaku Bawa Dokumen Ijazah Asli

Berita Terbaru