KPK: Satu Tersangka Kasus Gratifikasi Pengadaan di MPR Terima Rp17 Miliar

Senin, 23 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan seorang penyelenggara negara sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (Setjen MPR) RI. Nilai gratifikasi yang diterima tersangka diperkirakan mencapai Rp 17 miliar.

“Sejauh ini sekitar belasan miliar. Kurang lebih Rp 17 miliar,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (23/6/2025).

Meski demikian, Budi belum menyebutkan secara terbuka identitas tersangka. Ketika ditanya mengenai dugaan keterlibatan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI, Ma’ruf Cahyono, Budi menyatakan belum bisa memberikan konfirmasi.

“Belum bisa kami sampaikan,” ujar Budi. Ia menambahkan, KPK masih mengecek status pencegahan bepergian ke luar negeri atas nama yang bersangkutan.

Menurut Budi, penyampaian secara menyeluruh mengenai konstruksi perkara dan identitas para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka akan disampaikan setelah proses penyidikan mencapai tahap tertentu. “Pada saatnya nanti, KPK tentu akan sampaikan terkait dengan konstruksi perkaranya dan pihak-pihak yang bertanggung jawab,” ucapnya.

Dua Saksi Diperiksa

Dalam rangka pendalaman perkara, KPK memulai pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Pada Senin, dua pejabat pengadaan di Setjen MPR RI tahun anggaran 2020–2021 diperiksa sebagai saksi.

Mereka adalah Cucu Riwayati, pejabat pengadaan barang/jasa pengiriman dan penggandaan, serta Fahmi Idris, pejabat kelompok kerja Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (Pokja-UKPBJ).

Sumber internal KPK menyebut bahwa perkara ini diduga berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan strategis di lingkungan Setjen MPR pada masa kepemimpinan Sekjen sebelumnya. Tim penyidik masih menelusuri aliran dana dan pihak-pihak yang diduga menerima keuntungan tidak sah.

KPK menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini secara transparan dan akuntabel. (ihd)

Berita Terkait

Tersangka Korupsi ATR/BPN Klaim Setor Rp70 Miliar untuk Muktamar NU
KMP Minta Kejelasan Penanganan Dugaan Korupsi DBHP Purwakarta 2016–2025
Dua Bupati Divonis Lima Tahun Penjara Karena Korupsi di Hari yang Sama
Jokowi Tunjukkan Ijazah SD hingga Sarjana di Ruang Sidang, Roy Suryo Menyaksikan
Jokowi Hadir di PN Jakarta Timur, Mengaku Bawa Dokumen Ijazah Asli
Prabowo Berhentikan Listyo Sigit dari KSP, Tunjuk Ariyo Windutomo sebagai Plt
Prabowo Sudah Tahu Disadap oleh Listyo Sigit dan Dua Jenderal Polri
Perjuangkan HPN Inklusif, Firdaus Diberhentikan, SMSI Desak Dewan Pers Turun Tangan

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 09:24 WIB

Tersangka Korupsi ATR/BPN Klaim Setor Rp70 Miliar untuk Muktamar NU

Selasa, 17 November 2026 - 13:25 WIB

KMP Minta Kejelasan Penanganan Dugaan Korupsi DBHP Purwakarta 2016–2025

Selasa, 10 November 2026 - 18:14 WIB

Dua Bupati Divonis Lima Tahun Penjara Karena Korupsi di Hari yang Sama

Kamis, 5 November 2026 - 18:43 WIB

Jokowi Tunjukkan Ijazah SD hingga Sarjana di Ruang Sidang, Roy Suryo Menyaksikan

Kamis, 5 November 2026 - 11:00 WIB

Jokowi Hadir di PN Jakarta Timur, Mengaku Bawa Dokumen Ijazah Asli

Berita Terbaru