KPK Dalami Peran Perusahaan Pemilik Maktour dalam Pengisian Kuota Haji

Rabu, 3 Juni 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri mekanisme pengisian kuota haji pada PT Maktour dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji Indonesia 2023–2024. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan sejumlah staf perusahaan milik pemilik Maktour, Fuad Hasan Masyhur.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan empat staf PT Maktour diperiksa sebagai saksi pada Selasa (2/6/2026). Penyidik menggali keterangan mengenai proses pengusulan hingga mekanisme pengisian kuota haji yang dijalankan perusahaan tersebut.

“Para saksi hadir, dan didalami terkait pengusulan dan mekanisme pengisian kuota haji di Maktour,” kata Budi di Jakarta, Selasa.

Pada hari yang sama, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Fuad Hasan Masyhur. Namun, pemilik Maktour itu belum dapat memenuhi panggilan karena mengaku masih berada di Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji.

Kasus dugaan korupsi kuota haji ini mulai disidik KPK sejak 9 Agustus 2025. Dalam perkembangannya, lembaga antirasuah menetapkan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz, sebagai tersangka pada 9 Januari 2026.

Meski sempat dicegah bepergian ke luar negeri, Fuad Hasan Masyhur tidak termasuk pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun, penyidik terus menelusuri keterkaitannya dengan proses distribusi kuota haji yang menjadi objek perkara.

KPK juga telah menerima hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan pada 27 Februari 2026. Audit tersebut menyebut dugaan korupsi kuota haji menimbulkan kerugian negara mencapai Rp622 miliar.

Sejumlah langkah hukum telah ditempuh penyidik. Yaqut ditahan pada 12 Maret 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK, sedangkan Ishfah ditahan lima hari kemudian. Status penahanan Yaqut sempat dialihkan menjadi tahanan rumah atas permohonan keluarga sebelum kembali ditahan di Rutan KPK pada 24 Maret 2026.

Penyidikan kemudian diperluas dengan penetapan dua tersangka baru pada 30 Maret 2026, yakni Direktur Operasional Maktour Ismail Adham dan mantan Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia, Asrul Aziz Taba. Langkah tersebut menandai upaya KPK mengurai dugaan penyimpangan yang melibatkan sejumlah pihak dalam tata kelola kuota haji nasional. (ihd)

Berita Terkait

Kerusakan Gunung Sibayak, Ari Gusti Minta Pelaku Aktivitas Trail Diperiksa
KPK Telusuri Aliran Uang untuk Pengondisian Audit BPK di Klaten dan Pemalang
Tambang Mengepung Ujung Kulon, Relokasi Badak Jawa Dipertanyakan 
Tersangka Korupsi ATR/BPN Klaim Setor Rp70 Miliar untuk Muktamar NU
KMP Minta Kejelasan Penanganan Dugaan Korupsi DBHP Purwakarta 2016–2025
Kemnaker Perluas Kuota Pelatihan Vokasi bagi Penyandang Disabilitas
UMY Bekali Mahasiswa Literasi Pasar Modal, Ajarkan Cara Memahami Investasi Saham
Dua Emas OWS, Kabupaten Bekasi Awali Dominasi di Porprov Jabar 2026

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 22:08 WIB

Kerusakan Gunung Sibayak, Ari Gusti Minta Pelaku Aktivitas Trail Diperiksa

Kamis, 19 November 2026 - 10:46 WIB

KPK Telusuri Aliran Uang untuk Pengondisian Audit BPK di Klaten dan Pemalang

Kamis, 19 November 2026 - 10:20 WIB

Tambang Mengepung Ujung Kulon, Relokasi Badak Jawa Dipertanyakan 

Rabu, 18 November 2026 - 09:24 WIB

Tersangka Korupsi ATR/BPN Klaim Setor Rp70 Miliar untuk Muktamar NU

Selasa, 17 November 2026 - 13:25 WIB

KMP Minta Kejelasan Penanganan Dugaan Korupsi DBHP Purwakarta 2016–2025

Berita Terbaru