KPK Buka Penyidikan Baru Korupsi Petral, Pengadaan Minyak 2009–2015 Diusut

Senin, 3 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta (Jennus)

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta (Jennus)

JRNDELANUSANTARA.COM, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyidikan baru terkait dugaan korupsi dalam pengadaan minyak mentah dan produk jadi kilang minyak oleh Pertamina Energy Trading Ltd. (Petral) atau PT Pertamina Energy Services Pte. Ltd. (PES) pada periode 2009–2015.

“Penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi lain berupa kerugian negara dari pengadaan minyak mentah dan produk jadi kilang pada periode 2009–2015,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Jakarta, Senin (3/11/2025).

Menurut Budi, lembaga antirasuah itu telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru untuk mendalami dugaan penyimpangan tersebut. Dalam proses awal, penyidik sudah memeriksa sejumlah saksi serta mempelajari berbagai dokumen pendukung yang berkaitan dengan aktivitas impor minyak dan produk kilang di bawah Petral dan PES.

Berawal dari Dua Perkara Lama

Budi menjelaskan, penyidikan baru ini merupakan pengembangan dari dua perkara terdahulu yang mulai ditelusuri sejak Oktober 2025.

Perkara pertama adalah dugaan suap pengadaan katalis di PT Pertamina (Persero) tahun anggaran 2012–2014. Dalam perkara itu, salah satu pihak yang dijerat ialah Chrisna Damayanto (CD), mantan Direktur Pengolahan Pertamina 2012–2014 yang juga menjabat sebagai Komisaris Petral pada periode yang sama.

Sementara perkara kedua menyangkut dugaan suap dalam perdagangan minyak dan produk jadi kilang minyak periode 2012–2014. Kasus ini menyeret nama Bambang Irianto, mantan Managing Director PT PES periode 2009–2013 yang kemudian menjabat sebagai Direktur Utama Petral hingga 2015.

Jejak Panjang Petral

Petral, anak usaha Pertamina yang berbasis di Singapura, selama ini dikenal menangani impor minyak mentah dan produk kilang untuk kebutuhan domestik. Namun, lembaga tersebut telah dibubarkan pada 2015 setelah muncul berbagai temuan praktik percaloan dan dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan minyak.

KPK menegaskan bahwa proses penyidikan akan terus dikembangkan guna memastikan seluruh pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi di lingkungan Petral dan PES dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. (ihd)

Berita Terkait

Tersangka Korupsi ATR/BPN Klaim Setor Rp70 Miliar untuk Muktamar NU
KMP Minta Kejelasan Penanganan Dugaan Korupsi DBHP Purwakarta 2016–2025
Dua Bupati Divonis Lima Tahun Penjara Karena Korupsi di Hari yang Sama
Jokowi Tunjukkan Ijazah SD hingga Sarjana di Ruang Sidang, Roy Suryo Menyaksikan
Jokowi Hadir di PN Jakarta Timur, Mengaku Bawa Dokumen Ijazah Asli
Prabowo Berhentikan Listyo Sigit dari KSP, Tunjuk Ariyo Windutomo sebagai Plt
Prabowo Sudah Tahu Disadap oleh Listyo Sigit dan Dua Jenderal Polri
Perjuangkan HPN Inklusif, Firdaus Diberhentikan, SMSI Desak Dewan Pers Turun Tangan

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 09:24 WIB

Tersangka Korupsi ATR/BPN Klaim Setor Rp70 Miliar untuk Muktamar NU

Selasa, 17 November 2026 - 13:25 WIB

KMP Minta Kejelasan Penanganan Dugaan Korupsi DBHP Purwakarta 2016–2025

Selasa, 10 November 2026 - 18:14 WIB

Dua Bupati Divonis Lima Tahun Penjara Karena Korupsi di Hari yang Sama

Kamis, 5 November 2026 - 18:43 WIB

Jokowi Tunjukkan Ijazah SD hingga Sarjana di Ruang Sidang, Roy Suryo Menyaksikan

Kamis, 5 November 2026 - 11:00 WIB

Jokowi Hadir di PN Jakarta Timur, Mengaku Bawa Dokumen Ijazah Asli

Berita Terbaru