Kekurangan 39 Ribu Meubeler Sekolah, DPRD Kota Bekasi Minta Pemkot Prioritaskan di APBD 2027

Kamis, 5 Maret 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kondisi kegiatan belajar-mengajar di sebuah sekolah menengah pertama di Kota Bekasi. (Jennus/Dok)

Kondisi kegiatan belajar-mengajar di sebuah sekolah menengah pertama di Kota Bekasi. (Jennus/Dok)

JENDELANUSANTARA.COM, Bekasi — Wakil Ketua II DPRD Kota Bekasi, Faisal, menyoroti persoalan kekurangan fasilitas pendidikan yang dinilai mendesak untuk segera ditangani Pemerintah Kota Bekasi. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Bekasi, masih terdapat sekitar 39.000 unit meubeler sekolah—meliputi bangku, meja, dan lemari—yang belum terpenuhi.

Kekurangan tersebut, menurut Faisal, berdampak langsung pada kenyamanan dan kualitas proses belajar mengajar di ruang kelas. “Data dari Dinas Pendidikan menunjukkan ada sekitar 39 ribu kekurangan bangku, meja, dan lemari. Ini harus menjadi prioritas di tahun anggaran berikutnya,” ujar Faisal, Rabu (4/3/2026).

Ia menegaskan, pembangunan ruang kelas baru (RKB) tidak boleh dilepaskan dari penyediaan sarana pendukung yang memadai. Ruang belajar yang bertambah tanpa diimbangi ketersediaan meja dan kursi, kata dia, hanya akan memindahkan persoalan.

“Jangan sampai ada ruang kelas, tetapi tidak ada meja dan kursinya. Daya tampung sekolah juga harus sesuai dengan jumlah siswa,” tegasnya.

Menurut dia, kebutuhan meubeler sekolah seharusnya menjadi bagian integral dalam perencanaan pendidikan tahunan. Dengan jumlah peserta didik yang terus meningkat, terutama di wilayah permukiman padat, perhitungan kebutuhan sarana mesti dilakukan secara presisi dan berbasis data riil di lapangan.

Selain sektor pendidikan, Faisal juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur dasar di seluruh wilayah Kota Bekasi. Aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses anggota dewan dari seluruh daerah pemilihan, lanjut dia, harus terakomodasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

“Kalau Musrenbang dan Rencana Kerja Dinas disusun dengan baik, pemerataan akan tercapai. DPRD memastikan hasil reses kami dari seluruh dapil bisa diakomodasi dalam RKPD,” ujarnya.

DPRD, kata Faisal, akan mengawal pembahasan anggaran agar persoalan kekurangan fasilitas pendidikan tidak terus berulang setiap tahun. Ia berharap, melalui perencanaan yang lebih matang dan penganggaran yang tepat sasaran, tidak ada lagi siswa di Kota Bekasi yang belajar dengan sarana yang tidak memadai. (ihd)

Berita Terkait

Dua Ranperda Inisiatif DPRD Kota Bekasi Dikebut, dari Isu Seksual hingga Produk Halal
DPRD Kota Bekasi Siapkan Halal Center: Gratis Sertifikasi, Gerakkan UMK
Anggaran Rp322 Miliar Belum Berdampak, DPRD Soroti Tata Kelola Sampah Kota Bekasi
DPRD Kota Bekasi Tiadakan Rapat Jumat, Efek WFH Dorong Efisiensi Anggaran
Tiga Pelaku Penyiraman Air Keras di Tambun Ditangkap, Polisi Ungkap Motif Dendam Pribadi
Kebakaran SPBE Cimuning Bekasi: 17 Orang Terluka, Sebagian Luka Bakar Parah
DPRD Dorong Kota Bekasi Miliki Universitas Negeri, Harapan Lama Warga Bumi Patriot
Truk Menuju TPST Bantargebang Picu Macet di Narogong, DPRD Kota Bekasi: Perbaiki Operasional!

Berita Terkait

Kamis, 30 April 2026 - 17:12 WIB

Dua Ranperda Inisiatif DPRD Kota Bekasi Dikebut, dari Isu Seksual hingga Produk Halal

Selasa, 28 April 2026 - 14:58 WIB

DPRD Kota Bekasi Siapkan Halal Center: Gratis Sertifikasi, Gerakkan UMK

Minggu, 26 April 2026 - 20:50 WIB

Anggaran Rp322 Miliar Belum Berdampak, DPRD Soroti Tata Kelola Sampah Kota Bekasi

Rabu, 15 April 2026 - 12:58 WIB

DPRD Kota Bekasi Tiadakan Rapat Jumat, Efek WFH Dorong Efisiensi Anggaran

Jumat, 3 April 2026 - 22:01 WIB

Tiga Pelaku Penyiraman Air Keras di Tambun Ditangkap, Polisi Ungkap Motif Dendam Pribadi

Berita Terbaru