Jamin Kualitas Pembangunan, Mendagri Minta Pemda Papua Pegunungan Patuhi Acuan Regulasi Perumahan

Kamis, 29 Oktober 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JENDELANUSANTARA.COM, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Papua Pegunungan untuk melaksanakan program pembangunan perumahan bagi masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upaya ini dilakukan agar daerah dapat berperan dalam pelaksanaan program sekaligus memastikan pembangunan berjalan dengan baik hingga tuntas.

Hal tersebut disampaikan Mendagri usai pertemuan bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Ruang Rapat Sjahruddin Rasul, Kantor BPKP, Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Mendagri menjelaskan, pembahasan tersebut menindaklanjuti pertemuan sebelumnya bersama Gubernur Papua Pegunungan John Tabo dan para bupati se-Papua Pegunungan. Dalam pertemuan itu, para kepala daerah menyampaikan aspirasi agar program perumahan, khususnya bagi masyarakat setempat dan kepala suku, dapat dilaksanakan oleh Pemda.

“Mereka menginginkan agar program perumahan, khusus bagi warga di sana dan kepala suku, itu dilaksanakan oleh mereka. Mereka minta diberikan kepercayaan,” ujar Mendagri.

Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama kementerian dan lembaga terkait membahas mekanisme pelaksanaan program agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mendagri menegaskan, pemberian kepercayaan kepada daerah perlu disertai kepastian bahwa program dapat dilaksanakan dengan baik dan dituntaskan sesuai tujuan.

“Kita mencarikan jalan agar prosesnya sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk juga untuk meyakinkan bahwa program itu betul-betul bisa terlaksana dan tuntas dengan baik,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi langkah Mendagri, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Sudarto yang membuka ruang bagi Pemda untuk turut melaksanakan pembangunan di wilayahnya. Menurutnya, kepercayaan kepada daerah dapat mendorong pelaksanaan pembangunan agar berjalan lebih luas di berbagai wilayah.

“Bapak Mendagri sebagai pembina kepala daerah, sangat bijak … supaya … daerah-daerah juga bisa bergerak dan bisa diberikan kepercayaan untuk melakukan pembangunan di daerah,” tandas Maruarar.(lsi)

Sumber : Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Penilaian Komprehensif: Wamendagri Bima Arya Minta Pemda Tak Hanya Fokus MBG demi Sabet Insentif Rp1 Triliun
Cegah Risiko Kontaminasi, Wamendagri Akhmad Wiyagus Perketat Standardisasi Operasional Dapur MBG
Perkuat Tata Kelola Kebijakan Daerah, Kemendagri Gembleng Harmonisasi Regulasi dan Kesiapan Satgas MBG
Tingkatkan Akuntabilitas Fiskal Daerah, Kemendagri Sinkronisasikan Formulasi TPP dan Kinerja Real ASN
BSKDN Kawal Kesiapan Daerah Jelang Presentasi IGA 2026 demi Inovasi Pemerintahan yang Valid
Wamendagri Akhmad Wiyagus Mendorong Reformasi Tata Kelola demi Cegah Korupsi di Pemerintahan Daerah
Pesan Utama Wamendagri: legitimasi Kepala Daerah Ditentukan oleh Kepercayaan Masyarakat
Menjaga Pemerintahan di Tengah Transisi Politik, Kemendagri Rekam Pembelajaran dari 12 Penjabat Kepala Daerah

Berita Terkait

Jumat, 30 Oktober 2026 - 15:53 WIB

Penilaian Komprehensif: Wamendagri Bima Arya Minta Pemda Tak Hanya Fokus MBG demi Sabet Insentif Rp1 Triliun

Jumat, 30 Oktober 2026 - 15:15 WIB

Perkuat Tata Kelola Kebijakan Daerah, Kemendagri Gembleng Harmonisasi Regulasi dan Kesiapan Satgas MBG

Jumat, 30 Oktober 2026 - 15:07 WIB

Tingkatkan Akuntabilitas Fiskal Daerah, Kemendagri Sinkronisasikan Formulasi TPP dan Kinerja Real ASN

Jumat, 30 Oktober 2026 - 15:02 WIB

BSKDN Kawal Kesiapan Daerah Jelang Presentasi IGA 2026 demi Inovasi Pemerintahan yang Valid

Kamis, 29 Oktober 2026 - 19:56 WIB

Wamendagri Akhmad Wiyagus Mendorong Reformasi Tata Kelola demi Cegah Korupsi di Pemerintahan Daerah

Berita Terbaru